Kebijakan Publik Terhadap Dinasti Politik Dalam Sistem Demokrasi

Abstract

Adanya dinasti politik merupakan suatu tantangan yang terjadi dalam negara demokrasi. Ini mengacu pada keluarga yang anggotanya memegang kekuasaan politik formal selama lebih dari satu generasi. Kebijakan publik terkait dengan adanya praktik ini adalah pembatasan masa jabatan. Demokrasi mengenal pembatasan masa jabatan sebagai salah satu mekanisme penting untuk menjaga keseimbangan kekuasaan. Kebijakan ini dilakukan untuk menghindari penyalahgunaan wewenang oleh pemimpin yang terlalu lama menjabat agar menghindari potensi korupsi, nepotisme, dan otoritarianisme. Berdasarkan masalah tersebut, dalam penelitian ini akan membahas kebijakan public terkait dengan adanya dinasti politik serta mengkaji uu desa terkait pembatasan masa jabatan kepala desa. Metode yang digunakan pada penelitin ini yaitu dengan metode penelitian kepustakaan atau library research. Pengumpulan data dan sumber yang digunakan yaitu melalui artikel-artikel yang berkaitan dengan kajian ini. Hasil dari penelitian ini menunjukkan pada saat pengimplementasian kebijakan masih terdapat hambatan, yaitu para pejabat masih menentang kebijakan ini karena akan mengurangi peluang mereka untuk mempertahankan kekuasaan.