Souvereignty

Dampak Pelanggaran HAM 1965 (Pengaruhnya Terhadap Peluang Pendidikan Kaum Muda Indonesia)

Tobias Kardiman kardiman, Pius Pandor — Sat, 30 Dec 2023 00:00:00 +0000

Studi ini meletakan fokus pada dampak pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) 1965 terhadap peluang pendidikan generasi muda di Indonesia. Situasi berat pada masa itu telah memberikan dampak buruk terhadap peluang pendidikan. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah kepustakaan yaitu menganalisis penelitian terdahulu yang relavan dengan tema yang dibahas. Hasil studi ini menemukan bahwa situasi berat yang terjadi pada masa tahun 1965 sangat mempengaruhi proses pendidikan bagi gererasi muda Indonesia. Situasi ini sangat penting untuk diketahui, digali agar persitiwa kelam masa lampau tidak akan terjadi lagi dalam situasi apapun. Pada masa itu banyak kaum muda yang mengalami kesulitan melanjutkan pendidikan khususnya mereka yang hendak melanjutkan pendidikan di luar negeri. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlu adanya upaya lebih lanjut untuk mempromosikan akses pendidikan yang adil untuk mengatasi trauma yang masih dirasakan oleh generasi muda Indonesia sebagai akibat dari pelanggaran HAM tahun 1965. Selain itu adanya kebijakan pendidikan yang inklusif dan merata untuk memastikan bahwa generasi muda Indonesia memiliki peluang pendidikan yang setara dan berkesinambungan.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan Conseil Constitutionnel Republik Perancis: Sebuah Perbandingan

Rangga Hotman Hasibuan, Agustom Adhika Abraham — Sat, 30 Dec 2023 00:00:00 +0000

Penelitian ini membandingkan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) dan Conseil Constitutionnel Perancis (CC) dalam hal sejarah, kedudukan, dan kewenangan. MKRI, didirikan pada tahun 2003, memiliki peran dalam pengujian konstitusionalitas undang-undang dan tindakan pemerintah di Indonesia. Sejarah pembentukannya mencerminkan perkembangan politik dan hukum di Indonesia. Sementara itu, CC Perancis dibentuk bersamaan dengan Konstitusi Republik Kelima pada tahun 1958. CC lebih berfokus pada mekanisme "judicial preview" yang memungkinkan pemeriksaan konstitusionalitas undang-undang sebelum diundangkan. Perbandingan melibatkan aspek mekanisme pengujian konstitusionalitas, kedudukan dalam sistem pemerintahan, dan kewenangan. MKRI menggunakan "judicial review," berkedudukan sebagai lembaga peradilan, dan hakim konstitusi memiliki masa jabatan lima tahun. Sementara itu, CC menerapkan "judicial preview," memiliki format dewan yang lebih cenderung sebagai lembaga politik, dan masa jabatan hakim konstitusi beragam. Penelitian ini bertujuan memahami perbedaan dan kesamaan antara MKRI dan CC, serta dampaknya terhadap supremasi konstitusi dan perlindungan hak-hak warga negara. Penelitian ini memberikan wawasan tentang sistem peradilan konstitusi di Indonesia dan Perancis, kontribusi pada pemahaman tentang mekanisme pengujian konstitusionalitas, dan dampaknya pada hak-hak warga negara.

Dinamika Demokrasi dalam Kebijakan Publik: Tantangan dan Peluang Bagi Sistem Hukum Indonesia

Intan Hanisa, Sunny Ummul Firdaus — Sat, 30 Dec 2023 00:00:00 +0000

Dalam menghadapi globalisasi dan permasalahan sosio-ekonomi yang kompleks, demokrasi menjadi faktor penting dalam menentukan kebijakan publik Indonesia. Studi ini mendalami interaksi dinamis demokrasi dalam bidang kebijakan publik, dan menganalisis implikasinya terhadap lingkungan hukum di Indonesia. Penekanan utamanya adalah untuk menjelaskan kesulitan-kesulitan yang dihadapi sistem hukum dalam menyeimbangkan beragam opini dan tujuan publik selama proses pemerintahan. Penelitian ini menggunakan pendekatan multidisiplin, yang menggabungkan unsur-unsur teori politik hukum, sosiologi hukum, dan teori kebijakan publik, untuk mengungkap pemahaman berbeda tentang proses demokrasi, peran kelembagaan, dan keterkaitan yang rumit antara perumusan kebijakan dan kerangka hukum. Temuan-temuan ini menyoroti tekanan besar yang diberikan oleh karakter dinamis demokrasi pada sistem hukum Indonesia. Sulitnya keseimbangan antara melindungi hak individu, memenuhi kepentingan publik, dan menjaga stabilitas masyarakat menjadi salah satu tantangannya. Permasalahan-permasalahan ini memberikan peluang untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pembuatan kebijakan, meningkatkan kinerja lembaga-lembaga hukum, dan merancang mekanisme penegakan hukum yang responsif dan peka terhadap aspek dinamis demokrasi. Penelitian ini memberikan wawasan penting mengenai hubungan simbiosis antara demokrasi, kebijakan publik, dan sistem hukum di Indonesia. Konsekuensinya memandu perbaikan kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang tidak hanya memperkuat landasan demokrasi tetapi juga memberikan keadilan dan keamanan hukum bagi setiap rakyat Indonesia

Kebijakan Publik dan Politik Hukum: Membangun Demokrasi Berkelanjutan untuk Masyarakat

Kaharuddin Muhammad, Sunny Ummul Firdaus, Muhammad Hasrul La Aci — Sat, 30 Dec 2023 00:00:00 +0000

Kajian ini membahas interaksi kompleks antara kebijakan publik dan politik hukum dalam upaya membangun demokrasi berkelanjutan untuk masyarakat yang adil. Kajian ini merinci peran kunci kebijakan publik dalam memperkuat atau melemahkan dasar demokrasi, dengan penekanan pada pemilihan kebijakan yang transparan, inklusif, dan memperhatikan aspirasi masyarakat. Selanjutnya, politik hukum dianalisis sebagai alat krusial dalam membentuk kerangka hukum yang mendukung demokrasi, dengan fokus pada peran institusi hukum, perlindungan hak asasi manusia, dan keadilan dalam sistem hukum. Tantangan kompleks seperti polarisasi politik, ketidaksetaraan, dan ketidakadilan sosial memunculkan pertanyaan kritis tentang sejauh mana demokrasi dapat memberikan solusi yang berkelanjutan. Kajian ini menggali aspek etika dan nilai-nilai dalam kebijakan publik dan politik hukum, menyoroti bagaimana nilai-nilai demokrasi dan keadilan tercermin dalam kebijakan dan hukum. Melibatkan analisis historis, kajian ini melacak perkembangan demokrasi, kebijakan publik, dan politik hukum dari masa lalu hingga sekarang untuk memberikan wawasan tentang evolusi dinamika ini seiring waktu. Dengan merinci interaksi antara kebijakan publik dan politik hukum, kajain ini berupaya menyediakan landasan konseptual yang kuat, menyajikan rekomendasi kebijakan konkret untuk praktisi, pembuat kebijakan, dan akademisi. Tujuan akhirnya adalah memberikan kontribusi berarti dalam upaya membangun demokrasi yang berkelanjutan dan masyarakat yang adil di tengah dinamika kompleks tuntutan zaman.

Analisis PP Nomor 36 Tahun 2023 Tentang Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/atau Pengelolaan Sumber Daya Alam Sebagai Kebijakan Ketahanan Negara

Dian Anggrasari — Sat, 30 Dec 2023 00:00:00 +0000

Negara Indonesia menurut yang tertuang di Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada pasal 3 merupakan negara hukum. Indonesia sebagai negara hukum menerapkan berbagai peraturan dan kebijakan dalam menjalankan negaranya tersebut. Kebijakan Publik merupakan suatu prinsip ataupun berbagai cara dalam melaksanakan tindakan yang ditempuh untuk memperoleh suatu keputusan yang sesuai. Selanjutnya Ketahanan Nasional diartikan sebagai suatu bentuk kesejahteraan serta pertahanan dan juga keamanan suatu negara dan bangsanya. Pengelolaan Sumber Daya Alam di Indonesia di dalam pengaturan salah satunya diatur didalam PP No.36 Thn 2023. Penelitian ini melakukan analisis perihal keberlakuan pada peraturan tersebut di Indonesia. Metode yang digunakan dalam menjelaskan permasalahan yang ditemukan dalam pembahasan ini adalah dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, metode ini merupakan penetapan standarisasi ataupun norma yang tertentu terhadap suatu fenomena dengan dilakukan kajian pada data sekunder, dimana merupakan bagian dari penelitian kepustakaan dikarenakan penelitiannya pada data sekunder. Keberlakuan PP No.36 Thn 2023 Tentang Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/atau Pengelolaan Sumber Daya Alam merupakan suatu contoh daripada kebijakan publik dan menjadi suatu bentuk ketahanan nasional.

Menggagas Pembangunan Berkelanjutan Melalui Penerapan Asas – Asas Pemerintahan Yang Baik

Albert Dento Prasetyo — Sat, 30 Dec 2023 00:00:00 +0000

Pembangunan berkelanjutan telah menjadi fokus utama bagi banyak negara di dunia dalam merespons tantangan zaman saat ini. Latar belakang masalah yang mendasari penelitian ini adalah adanya kesenjangan antara konsep pembangunan berkelanjutan dengan realitas pelaksanaannya di lapangan, yang seringkali tidak mencerminkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana asas-asas pemerintahan yang baik dapat diterapkan dalam konteks pembangunan berkelanjutan, dan apakah penerapan prinsip-prinsip tersebut dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pembangunan. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif melalui wawancara mendalam, studi dokumen, dan observasi lapangan, penelitian ini mencoba menggali lebih dalam tentang penerapan asas-asas pemerintahan yang baik dalam konteks pembangunan berkelanjutan. Pembahasan menunjukkan bahwa asas-asas seperti transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, dan hukum yang adil memegang peranan krusial dalam menciptakan pembangunan berkelanjutan yang efektif. Kesimpulannya, penerapan asas- asas pemerintahan yang baik tidak hanya memastikan keberlanjutan sumber daya dan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat.

Eksistensi Demokrasi dalam Kebijakan Publik Mengenai Penutupan Tiktok Shop di Indonesia

Tirsa Amadea Azarin — Sat, 30 Dec 2023 00:00:00 +0000

Penelitian ini merupakan penelitian yang membahas mengenai fenomena penutupan Tiktok Shop di tengah banyaknya masyarakat atau pengusaha yang bergantung pada platform tersebut untuk menjalankan bisnisnya. Penutupan ini dilakukan karena Tiktok Shop belum memiliki izin sebagai platform e-commerce. Namun, penutupan ini juga berdampak baik untuk sebagian pebisnis yang masih bergantung pada sistem berjualan secara offline dan pebisnis yang belum mampu untuk mengikuti perkembangan zaman. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah di dalam kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah mengenai penutupan Tiktok Shop telah memenuhi unsur demokrasi atau belum. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif dilakukan dengan menjelaskan dan meneliti fenomena yang menjadi isu dalam penelitian.

Lika-Liku Perkembangan Etika Demokrasi Ditinjau Dari Teori Charles Taylor “Sources of The Self (1989)”

Ali hidayat — Sat, 30 Dec 2023 00:00:00 +0000

Penelitian ini menganalisis lika-liku perkembangan etika demokrasi dengan menggunakan pendekatan teori Charles Taylor dalam karyanya "Sources of The Self" (1989). Etika demokrasi merupakan konsep yang melibatkan nilai-nilai, norma, dan prinsip-prinsip moral yang membentuk interaksi antara individu dan sistem politik dalam suatu masyarakat demokratis. Charles Taylor mengemukakan bahwa identitas individu terbentuk melalui dialog sosial, pengakuan, dan penilaian orang lain terhadap diri mereka. Penelitian ini mengkaji bagaimana teori Taylor dapat memperkaya pemahaman kita tentang etika demokrasi. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan melakukan tinjauan terhadap teori Charles Taylor dan relevansinya dengan perkembangan etika demokrasi. Dalam analisis ini, penulis menganalisis aspek-aspek seperti pentingnya dialog sosial, pengakuan akan martabat manusia, dan konflik nilai dalam konteks demokrasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa teori Taylor memberikan wawasan yang berharga tentang bagaimana etika demokrasi dapat berkembang dan beradaptasi dalam menghadapi tantangan dan perubahan sosial.

Principles of Good Governance in the Politics of Health Care Law

Nyata Nabela Fadhalia — Sat, 30 Dec 2023 00:00:00 +0000

In the 1945 Constitution Article 28 H paragraph (1) it is explained that everyone has the right to live in and out of prosperity, reside, and get a good and healthy living environment and the right to obtain health services. The statement shows that the importance of Health for everyone is a human right and also a component of public welfare contained in the ideals of the Indonesian nation. If health services are quality and guaranteed, then the country's development and economy will be stable and long-term health investments will be more advanced. The purpose of this study was to determine the application of good governance in the legal politics of health services in Indonesia. The research method used is juridical normative which basically examines the problems of positive law. The results of his research are good governance or good government is a benchmark for the state for development in the public sector. Political law is a policy in the field of law that will be applied in order to achieve the goals of the state. So the politics of the law that produces the law is the product of politics. An example of a legal political policy in the field of Health is the National Social Security System. The purpose of the system is to provide social security as a whole to the community. Because everyone has the right to social security in order to meet the needs of a decent life and improve his degree.

Reformasi Pemerintahan dan Peran Politik Hukum dalam Membentuk Kebijakan Publik

Asih Wastuti, Sunny Ummul Firdaus — Sat, 30 Dec 2023 00:00:00 +0000

Studi ini menyelidiki hubungan antara perubahan tata kelola dan kekuatan hukum-politik yang membentuk kebijakan publik. Studi ini mengeksplorasi pengaruh dari perubahan tata kelola pemerintahan yang sedang berlangsung terhadap rancangan dan implementasi kebijakan publik dengan latar belakang reformasi tata kelola saat ini. Untuk menganalisis berbagai subjek, penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan analisis dokumen dan kajian literatur secara menyeluruh. Kerangka teoritis dalam penelitian ini mencakup pengetahuan tentang perubahan tata kelola, yang mencakup berbagai model dan dampaknya. Pada saat yang sama, gagasan tentang dinamika hukum-politik diselidiki, menyoroti bagaimana permasalahan hukum berinteraksi dengan proses politik untuk membentuk hasil kebijakan publik. Penelitian ini mengkaji dunia pasca reformasi melalui analisis data menyeluruh, menganalisis perubahan kebijakan publik dan kinerjanya. Peneliian ini juga mengkaji peran komponen hukum-politik dalam pembuatan kebijakan, menyoroti kontribusi, hambatan, dan permasalahan yang dihadapi. Temuan-temuan ini menyoroti adanya keterkaitan antara reformasi pemerintahan dan kekuatan hukum-politik, sehingga memberikan wawasan mengenai lanskap kebijakan publik yang sedang berkembang. Studi ini menambah pemahaman yang lebih baik mengenai dampak perubahan tata kelola dan proses kompleks keterlibatan hukum-politik dalam pengembangan kebijakan publik. Para pembuat kebijakan akan mendapatkan manfaat dari konsekuensi ini, yang akan memberikan wawasan penting bagi tata kelola dan pembentukan kebijakan yang lebih efektif. Proposal tersebut menekankan bidang-bidang yang perlu dicapai dalam reformasi pemerintahan di masa depan dan konsolidasi tanggung jawab hukum-politik dalam evolusi kebijakan publik yang sedang berlangsung.