Journal of Public Administration and Governance Insights (PAGI)
Universitas Sebelas Maret Surakarta, Indonesia
Akuntabilitas Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes Dalam Pengelolaan Pelayanan Kartu Tanda Penduduk Elektronik
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akuntabilitas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Brebes dalam pelayanan pengelolaan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el). Latar belakang penelitian ini berasal dari sejumlah permasalahan pelayanan KTP-el di Kabupaten Brebes, antara lain keluhan masyarakat terkait permintaan ketidakseimbangan atau pungutan pembohong, waktu pelayanan yang lama, serta data perekaman KTP-el tidak muncul dalam sistem. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik Pengambilan Sampel menggunakan purposive sampling. Data tersebut diuji menggunakan triangulasi sumber dan dianalisis menggunakan teknik menurut Miles dan Huberman (1984). Analisis data mengacu pada teori akuntabilitas menurut Elwood (1993) dalam Sawir (2022), yang fokus pada tiga dimensi, yaitu akuntabilitas hukum dan kejujuran, akuntabilitas manajerial, dan akuntabilitas finansial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan akuntabilitas hukum dan kejujuran menuntut Disdukcapil Kabupaten Brebes untuk mematuhi peraturan yang berlaku dan bertindak jujur ​​dalam bekerja. Pada akuntabilitas manajerial, pelayanan KTP-el telah diberikan sesuai prosedur yang berlaku. Sementara itu, akuntabilitas finansial menunjukkan upaya pengelolaan dana publik secara efektif dan efisien melalui penerapan juknis dan perencanaan anggaran. Namun demikian, keterbatasan stok blangko KTP-el masih menjadi kendala yang sering menghambat kelancaran pelayanan di Kabupaten Brebes.
Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el)
Hambatan dan Pendukung Ekonomi Politik dalam Hubungan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengurangan Kemiskinan di Indonesia: Tinjauan Literatur Sistematis
Pertumbuhan ekonomi sering diposisikan sebagai prasyarat utama pengurangan kemiskinan. Namun berbagai penelitian menunjukkan bahwa hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan tidak berlangsung secara otomatis, linier, atau merata. Artikel ini bertujuan menganalisis bagaimana faktor-faktor ekonomi politik berperan sebagai hambatan dan pendukung dalam menghubungkan pertumbuhan ekonomi dengan pengurangan kemiskinan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan Systematic Literature Review (SLR) dengan mengacu pada pedoman PRISMA. Data diperoleh dari basis data Scopus untuk periode 2021–2026, dan melalui proses identifikasi, penyaringan, kelayakan, serta inklusi diperoleh 19 artikel yang relevan. Analisis dilakukan melalui sintesis tematik dengan tahapan open coding, axial coding, danselective coding. Hasil kajian menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan kondisi penting, namun tidak cukup, untuk mengurangi kemiskinan. Efektivitas hubungan pertumbuhan–kemiskinan sangat ditentukan oleh faktor-faktor ekonomi politik yang memediasi distribusi manfaat pertumbuhan. Hambatan utama mencakup lemahnya tata kelola, institusi yang eksklusif, distorsi distribusi, kapasitas implementasi yang rendah, serta hubungan kekuasaan yang mendorong konsentrasi manfaat pada kelompok dominan. Sebaliknya, kualitas institusi, kapasitas negara, mekanisme redistribusi sosial dan fiskal, tata kelola yang akuntabel, serta keterlibatan aktor non-negara berfungsi sebagai faktor pendukung yang memperkuat dampak pertumbuhan terhadap pengurangan kemiskinan. Studi ini menegaskan bahwa faktor ekonomi politik bukan sekadar konteks eksternal, melainkan mekanisme kausal yang menentukan sejauh mana pertumbuhan ekonomi dapat diterjemahkan menjadi pengurangan kemiskinan yang inklusif.
Inovasi Pelayanan Publik Melalui Identitas Kependudukan Digital Oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dari proses penerapan Inovasi Pelayanan Publik Melalui Identitas Kependudukan Digital di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Sragen. Direktur Jenderal Dukcapil Kementerian Dalam Negeri telah menginovasi pelayanan IKD, yang memungkinkan masyarakat Indonesia yang sudah memiliki KTP-el untuk menggunakan versi digital dari dokumentasi penduduk mereka. Kabupaten Sragen adalah salah satu dari 33 kabupaten/kota di Jawa Tengah yang masuk kategori rendah dalam jumlah aktivasi dan capaian IKD. Teori yang digunakan dalam penelitian adalah teori Rogers (2003) dan empat dimensi tujuan IKD yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2022 Pasal 14. Penelitian ini penting dilakukan untuk mengetahui penerapan Inovasi Aplikasi IKD yang masih tergolong rendah di Kabupaten/Kota Jawa Tengah untuk jumlah aktivasi dan capaian, hal ini dikarenakan setiap kecamatan wilayah Kabupaten Sragen masih belum merata dan optimal untuk jumlah aktivasi dan capaian sehingga perlu upaya peningkatan partisipasi setiap Kecamatan di Kabuaten Sragen untuk memperluas manfaat dari layanan digital ini. Penelitian ini menerapkan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data yang meliputi observasi langsung, wawancara, dan juga studi dokumentasi. Uji validitas data yang digunakan adalah dengan triangulasi sumber. Teknik analisis data pada penelitian ini adalah data collection (pengumpulan data), data reduction (reduksi data), data display (penyajian data), serta conclusion (kesimpulan). Hasil penelitian ini akan mengkaji proses penerapan inovasi layanan publik melalui Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Kabupaten Sragen.
Hilirisasi Nikel di Indonesia: Menjembatani Kesenjangan Tata Kelola dan Dampak Sosial-Lingkungan Lokal
Indonesia telah memposisikan dirinya sebagai salah satu pemasok utama mineral kritis dunia, khususnya nikel, melalui kebijakan hilirisasi yang ambisius. Policy brief ini mengkaji apakah industrialisasi nikel di Indonesia benar-benar memperkuat kedaulatan ekonomi nasional, ataukah justru memproduksi ketergantungan struktural dalam kerangka ekstravisme hijau. Temuan menunjukkan bahwa transisi hijau pada dasarnya tidak serta-merta bersifat adil. Tanpa institusi yang redistributif, akuntabilitas demokratis, dan batasan ekologis yang jelas, transisi tersebut berisiko mereproduksi ketimpangan yang sudah ada. Tantangan utamanya bukan sekadar apakah Indonesia mampu memanfaatkan momentum transisi global, melainkan apakah Indonesia dapat membangun ekonomi hijau yang berkeadilan, berdaulat, dan berkelanjutan. Rekomendasi kebijakan meliputi: (1) Pembentukan Satuan Tugas Pengawasan Daerah untuk pelibatan pemangku kepentingan lokal; (2) Penerapan skema benefit-sharing yang adil dan berkelanjutan; (3) Penguatan prinsip Free, Prior and Informed Consent (FPIC); serta (4) Integrasi Human Rights Due Diligence (HRDD) dan standar Environmental, Social, and Governance (ESG) dalam proses perizinan pertambangan.
Implementasi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik Di Kantor Camat Kecamatan Sematang Borang Kota Palembang (Studi Pasal 34)
Layanan publik adalah kegiatan atau rangkaian dalam konteks pemenuhan kebutuhan layanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk setiap warga negara atau penduduk barang, layanan, atau layanan administrasi yang disediakan oleh administrator publik. Pelaksana layanan publik, selanjutnya disebut sebagai pelaksana, adalah pejabat, karyawan, petugas, dan semua orang yang bekerja di organisasi yang menyediakan layanan publik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik di Kantor Pusat Kecamatan Sematang Borang, Kota Palembang (Studi Kasus Pasal 34). Penelitian ini dilakukan menggunakan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan melalui pengamatan, wawancara, dokumentasi, dan studi literatur. Teknik analisis data dilakukan dengan mengumpulkan data, mengurangi data, menyajikan data dan menarik kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik di Kantor Kecamatan Sematang Borang, Kota Palembang (Studi Kasus Pasal 34) telah dilakukan dengan baik, hal ini dapat dilihat dari para karyawan yang telah memberikan pelayanan terbaik meskipun masih ada pelayanan yang belum dilakukan dengan baik, namun para karyawan di Kantor kecamatan formal samatang borang akan lebih meningkatkan pelayanan di kantor kecamatan, sehingga masyarakat puas dengan pelayanan yang diberikan oleh pegawai.
Efektivitas Task Force Dalam Penanganan Stunting Di Kota Surakarta
Stunting merupakan masalah kesehatan kronis yang dihadapi Indonesia dengan prevalensi yang masih tinggi, termasuk di Kota Surakarta. Dampak Stunting meliputi penurunan kualitas sumber daya manusia, produktivitas ekonomi, dan potensi peningkatan ketimpangan sosial. Pemerintah Kota Surakarta telah membentuk satuan tugas khusus atau Satuan Tugas untuk menangani Stunting dengan pendekatan terpadu melalui berbagai program dan kebijakan. Penelitian ini bertujuan untuk efektivitas Satgas dalam menurunkan angka Stunting di Kota Surakarta. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam dan studi dokumentasi terhadap instansi terkait. Teori efektivitas organisasi menurut Duncan dalam buku Richard M. Steers menjadi kerangka analisis, yang meliputi aspek pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman mendalam mengenai efektivitas Satgas di Surakarta, mengidentifikasi hambatan koordinasi dan sinergi antar lembaga, serta memberikan rekomendasi bagi pemerintah dalam meningkatkan kualitas intervensi penanganan Stunting di masa mendatang.
Peran Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja dalam Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Fisik di Kabupaten Sukoharjo
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih rendahnya partisipasi penyandang disabilitas fisik dalam dunia kerja di Kabupaten Sukoharjo. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui ketekapaian peran Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disperinaker) Kabupaten Sukoharjo dalam pemberdayaan penyandang disabilitas fisik. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara terstruktur, observasi, dan studi dokumentasi. Informan penelitian dipilih secara purposive sampling yang terdiri dari Kepala Disperinaker, Kepala ULD Disperinaker, pegawai Disperinaker Kabupaten Sukoharjo, koordinator komunitas Sehati Sukoharjo dan beberapa penyandang disabilitas. Analisis data menggunakan model reduksi data interaktif, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Validitas data menggunakan triangulasi sumber dan teknik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam peran fasilitator, Disperinaker Kabupaten Sukoharjo berperan memberikan pendampingan berbasis kelompok dan negoisasi lokasi kerja. Peran edukatif diwujudkan melalui pelatihan keterampilan, sosialisasi, dan peningkatan kesadaran perusahaan terhadap kebijakan ketenagakerjaan inklusif. Peran teknisnya mencakup penyediaan informasi teknologi seperti aplikasi SiTeKaD untuk data tenaga kerja disabilitas dan memperluas akses informasi pekerjaan. Sementara itu, representasi dilakukan melalui koordinasi lintas sektor dan advokasi kebijakan untuk memperjuangkan hak penyandang disabilitas di bidang ketenagakerjaan. Namun pelaksanaannya masih menghadapi kendala seperti keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran, pelatihan berbasis industri yang masih sedikit, serta rendahnya komitmen perusahaan dalam memenuhi kuota tenaga kerja disabilitas.
IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK DI KANTOR CAMAT KECAMATAN SEMATANG BORANG KOTA PALEMBANG (STUDI PASAL 34)
ANALISIS HUMAN GOVERNANCE DALAM AKSESIBILITAS PELAYANAN TRANSPORTASI PUBLIK BAGI PENYANDANG DISABILITAS DI KOTA SURAKARTA
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan konsep human governance dalam aksesibilitas layanan transportasi publik Batik Solo Trans (BST) bagi penyandang disabilitas di Kota Surakarta. Menggunakan metode deskriptif kualitatif dan kajian literatur, penelitian ini meninjau realitas empiris berdasarkan empat indikator human governance menurut Miftah Thoha (2008), yaitu: Akuntabilitas Sosial, Pendidikan Bagi Warga Negara, Kesamaan dan Kebebasan, serta Partisipasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan human governance pada layanan BST belum mencapai titik optimal. Pada aspek Akuntabilitas Sosial, ditemukan kesenjangan infrastruktur fisik yang signifikan, seperti ketiadaan guiding block dan fasilitas ramp yang tidak memadai. Aspek Pendidikan Bagi Warga Negara menunjukkan progres positif melalui adanya pelatihan pelayanan disabilitas, namun pelaksanaannya masih bersifat situasional dan belum menjadi kurikulum rutin. Sebaliknya, aspek Kesamaan dan Kebebasan menjadi sisi terkuat dengan penerapan budaya pelayanan 5S yang inklusif dan non-diskriminatif. Terakhir, aspek Partisipasi dinilai belum efektif karena kanal pengaduan belum memiliki fitur ramah disabilitas dan masih adanya stigma sosial yang menghambat keberanian penyandang disabilitas untuk bersuara. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun regulasi perlindungan hak disabilitas telah tersedia, masih terdapat disparitas besar antara kebijakan dengan ketersediaan infrastruktur di lapangan.
ANALISIS KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DIGITAL PADA JOGJA SMART SERVICE (JSS) MENGGUNAKAN METODE E-GOVQUAL: STUDI LITERATUR BERBASIS REVIEW PLAY STORE
Digitalisasi pelayanan publik melalui aplikasi Jogja Smart Service (JSS) menjadi wujud implementasi konsep smart city dan e-government di tingkat daerah. Penelitian ini bertujuan menganalisis dan mendeskripsikan kualitas layanan digital JSS berdasarkan perspektif pengguna. Dengan pendekatan kualitatif dan metode studi literatur, data dikumpulkan dari ulasan pengguna di Google Play Store hingga Desember 2025. kemudian dianalisis menggunakan kerangka e-GovQual yang mencakup empat dimensi, efisiensi, kepercayaan, keandalan, dan dukungan warga. Hasil penelitian menunjukkan kualitas layanan JSS belum optimal. Pada dimensi efisiensi, pengguna mengalami kendala seperti waktu muat lambat, gagal login, dan proses unggah dokumen yang terbatas. Dimensi kepercayaan terganggu oleh kegagalan verifikasi berulang serta ketidakmampuan mengakses data. Dimensi keandalan dinilai rendah karena sering muncul bug, aplikasi crash, dan terdapat iklan yang tidak relevan. Sementara dukungan warga masih bergantung pada respons chatbot tanpa interaksi langsung dengan petugas. Temuan ini mengindikasikan perlunya peningkatan stabilitas sistem, penyempurnaan antarmuka, serta dukungan layanan yang lebih responsif agar JSS dapat berfungsi sebagai saluran pelayanan publik digital yang efektif dan terpercaya.
ANALISIS PUBLIC SERVICE OBLIGATION (PSO) SEBAGAI INSTRUMEN KEBIJAKAN ENERGI NASIONAL: STUDI KASUS PT PERTAMINA (PERSERO) TAHUN 2020-2024
Sebagai sektor yang krusial dan strategis, energi menjadi kebutuhan dasar yang harus dipastikan ketersediaannya. Pemerintah Indonesia sebagai aktor sentral menjalankan peran penting dalam mengatur hal tersebut melalui kebijakan PSO (Public Service Obligation) yang dibebankan pada BUMN seperti PT Pertamina (Persero) sebagai aktor yang mengatur energi nasional dengan skala besar. Dengan jenis penelitian deskriptif kualitatif yang menjelaskan bentuk implementasi PSO yang telah dilakukan pemerintah melalui Pertamina, tulisan ini menggunakan data sekunder sebagai dasar analisis dan pembahasan seperti pada annual report dan dokumen resmi terkait lainnya. Analisis tulisan ini dilakukan melalui empat komponen yang disebut 4A analisis mencakup availability, accessibility, affordability, dan acceptability. Dalam tulisan ini penulis menemukan bahwa kebijakan PSO energi di bawah Pertamina ini menjadi kebijakan fiskal yang cukup strategis dalam menjaga stabilitas domestik lintas bidang. Availability memastikan Pertamina mampu menjamin ketersediaan stok energi melalui dominasi pengelolaan migas, dilanjutkan accessibility yang menekankan Pertamina sebagai pemelihara dan pengatur jaringan distribusi energi, termasuk usaha menghadapi ketimpangan geografis dan infrastruktur. Affordability menjadi instrumen yang memastikan Pertamina menjamin harga subsidi energi dan pengawasan distribusi, dan terakhir acceptability menjadi komitmen Pertamina dalam mencapai tuntutan energi terbarukan serta digitalisasi dalam meningkatkan penerimaan sosial.
NARASI, FRAMING, DAN GAYA KOMUNIKASI POLITIK PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS (MBG) OLEH PRABOWO-GIBRAN PADA PEMILIHAN PRESIDEN INDONESIA 2024
Penelitian ini menganalisis gaya komunikasi politik Prabowo-Gibran pada masa kampanye dalam konteks program Makan Bergizi Gratis (MBG) menggunakan metode analisis framing Robert M. Entman dan studi literatur. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi pemberitaan media online, yang kemudian dianalisis untuk memahami bagaimana media membingkai narasi kampanye mereka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Prabowo dan Gibran menggunakan komunikasi politik dengan membangun citra pro-rakyat melalui media digital dan keterlibatan langsung. Prabowo menonjolkan janji subsidi besar untuk menciptakan kesan pemimpin yang berpihak pada rakyat kecil, sementara Gibran menampilkan diri sebagai pemimpin muda yang aktif dengan melibatkan UMKM dan pesantren dalam program MBG. Pendekatan ini berhasil menarik perhatian publik, tetapi menimbulkan skeptisisme terkait pendanaan dan keberlanjutan program. Temuan ini mengindikasikan bahwa efektivitas gaya komunikasi politik mereka tidak hanya bergantung pada narasi kampanye, tetapi juga pada implementasi kebijakan yang dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan mereka.
IMPLEMENTASI SI IDA DALAM PELAYANAN PUBLIK DI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DINPMPTSP) KABUPATEN PURWOREJO
Pelayanan publik berbasis digital merupakan bagian dari transformasi birokrasi modern yang bertujuan meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan transparansi pelayanan. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DINPMPTSP) Kabupaten Purworejo mengembangkan Sistem Perizinan Dalam Jaringan (Si Ida) sebagai bentuk penerapan e-government untuk mendukung inovasi pelayanan perizinan daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Si Ida dalam pelayanan publik serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat berdasarkan teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Si Ida telah berhasil diimplementasikan namun ada beberapa aspek yang belum optimal. Hal ini ditunjukkan melalui peningkatan nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) tahun 2020–2025 yang mencapai kategori “Sangat Baik” dengan nilai 96,42 pada tahun 2025. Faktor pendukung implementasi mencakup dukungan kebijakan, kesiapan infrastruktur teknologi, serta sikap positif pelaksana. Sementara itu, kendala yang ditemukan meliputi keterbatasan sumber daya manusia, literasi digital masyarakat, serta optimalisasi sistem yang belum sepenuhnya maksimal. Temuan penelitian ini merekomendasikan penguatan kapasitas sumber daya manusia, peningkatan intensitas sosialisasi kepada masyarakat, serta optimalisasi integrasi sistem agar Si Ida dapat memberikan pelayanan publik yang lebih responsif, cepat, dan efektif.
ANALISIS COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM KEBERHASILAN PROGRAM SMART CITY (STUDI SMART BRANDING DI KOTA SURAKARTA TAHUN 2022-2023)
Penelitian ini memiliki tujuan guna mengetahui collaborative governance dalam keberhasilan program smart city dalam dimensi smart branding di Kota Surakarta tahun 2022-2023. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan teori Ansell dan Gash (2008) yaitu dialog tatap muka, membangun kepercayaan, komitmen dalam kolaborasi, pemahaman bersama, hasil antara atau pertengahan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini berupa pendekatan kualitatif dengan metode penelitian deskriptif. Sumber data pada penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara, serta dokumentasi. Uji validitas data yang digunakan adalah dengan triangulasi teknik. Teknik analisis data pada penelitian ini adalah data collection (pengumpulan data), data reduction (reduksi data), data display (penyajian data), serta conclusion drawing/ verification. Hasil penelitian ini diketahui bahwa proses collaborative governance yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Perdagangan, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) atau sekarang disebut Badan Riset dan Inovasi Daerah (Brida) yang difokuskan pada Solo Technopark, dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) sudah memenuhi tahapan proses collaborative governance berdasarkan pada lima indikator dari Ansell dan Gash (2008). Dialog tatap muka dilakukan minimal sekali sebulan, kepercayaan dibangun dengan menjalankan tugas masing-masing stakeholder, komitmen terbangun dengan kalender event serta menjalankan tanggungjawab bersama, pemahaman bersama dengan memiliki pemahaman bersama berupa tujuan atau nilai yang akan dicapai, hasil antara atau pertengahan sudah berjalan dengan baik dan mendapatkan hasil atau keuntungan.
Menuju Desa Digital Inklusif: Implementasi E-Government Pada Website Desa Pager Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo
Artikel ini membahas transformasi digital di tingkat desa yang menjadi krusial dalam rangka respon atas tuntutan reformasi birokrasi dan memperkuat desentralisasi yang menekankan pada pentingnya efektivitas dan inklusivitas dalam mewujudkan pelayanan publik. Dengan mengkaji implementasi e-government melalui studi kasus website Desa Pager, Kecamatan Bungkal, Kabupaten Ponorogo, sebagai wujud konkret desa digital. Melalui pendekatan kualitatif berbasis studi pustaka, penelitian ini mengeksplorasi peran teknologi informasi digital dalam memperluas akses layanan publik, memperkuat transparansi pemerintahan desa dan mendorong partisipasi masyarakat. Namun demikian, berbagai tantangan, seperti keterbatasan infrastruktur teknologi informasi, rendahnya literasi digital masyarakat, minimnya fitur aksesibilitas pada situs website, serta keterbatasan kapasitas sumber daya manusia dan pendanaan menjadi hambatan dalam optimalisasi desa digital yang inklusif. Oleh karena itu, pembangunan desa digital inklusif memerlukan kolaborasi multi-pihak dalam mengatasi kesenjangan terutama dalam membangun ekosistem digital yang adil, adaptif dan berkelanjutan serta perlunya desain layanan yang responsif terhadap kebutuhan kelompok rentan. Hasil kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan referensi bagi perumusan kebijakan desa digital yang tidak hanya berorientasi pada inovasi teknologi, tetapi juga mengedepankan prinsip inklusivitas, keadilan sosial serta pemenuhan hak-hak dasar warga negara sejalan dengan prinsip good governance dan tujuan Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya dalam menciptakan layanan publik yang setara bagi seluruh masyarakat.
e-government; desa digital; inklusivitas
Pro Kontra Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa dan Dampak Terhadap Demokrasi Lokal
Studi ini bertujuan mengkaji polemik perpanjangan masa jabatan kepala desa serta implikasinya terhadap demokrasi lokal di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitik dengan pendekatan kepustakaan, melalui telaah mendalam terhadap berbagai literatur dan analisis relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tuntutan perpanjangan masa jabatan dari enam menjadi sembilan tahun, meskipun didasari tujuan meredakan konflik dan memperkuat otonomi desa, berisiko mengikis prinsip demokrasi lokal. Perpanjangan masa jabatan berpotensi memicu penyalahgunaan kekuasaan, nepotisme, terbentuknya dinasti politik, serta peningkatan risiko korupsi dan ketidaktransparansian anggaran. Selain itu, masa jabatan yang terlalu panjang dapat menyebabkan kejenuhan psikologis pada pemimpin dan masyarakat, serta memunculkan sikap anti-kritik, yang bertentangan dengan prinsip pemerintahan desa yang akuntabel dan demokratis.
Collaborative Governance Dalam Upaya Mengatasi Kekerasan Anak di Kabupaten Sukoharjo
Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui tahapan collaborative governance yang dilakukan dalam upaya mengatasi kasus kekerasan terhadap anak di Kabupaten Sukoharjo. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori tahapan collaborative governance dari Vigoda-Gatot (2002). Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan kualitatif berjenis deskriptif. Data dikumpulkan dengan teknik wawancara, serta dokumentasi. Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling. Data tersebut diuji menggunakan triangulasi sumber dan dianalisis menggunakan teknik menurut Miles dan Huberman (1984). Hasil dari penelitian ini diketahui bahwa proses collaborative governance yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sukoharjo khususnya Dinas PPKBP3A, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Polres, Bidan Desa, dan Yayasan KAKAK dalam upaya mengatasi kekerasan anak di Kabupaten Sukoharjo telah memenuhi tahapan proses collaborative governance menurut Vigoda. Upaya mengatasi kekerasan anak tersebut dilakukan secara preventif (pencegahan) dan represif (penanganan). Upaya preventif dilakukan dengan mengadakan sosialisasi ke masyarakat. Sedangkan upaya represif dilakukan dengan memberikan pendampingan, memenuhi kebutuhan korban, memberikan bantuan pemulihan, serta melakukan pemantauan setelah kasus selesai ditangani. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat keterbatasan dalam keberjalanan upaya preventif.
From Regulation to Realization: Implementasi Keterbukaan Informasi Publik Melalui Website Pemerintah Desa
Penelitian ini memberikan perspektif analisis mengenai implementasi pengembangan website Desa sebagai instrumen keterbukaan informasi bagi masyarakat. Pendekatan yang peneliti gunakan yakni kualitatif deskriptif dengan proses teknis wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan yakni model interaktif dari Miles & Huberman serta kerangka implementasi kebijakan George Edward III dengan cakupan dimensi komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur organisasi. Hasil penelitian menggambarkan bahwa meskipun website Desa Sukonolo telah dibangun dengan dukungan Program KKN FIA Universitas Brawijaya dan regulasi nasional tentang keterbukaan informasi publik, tetapi implementasinya belum berjalan optimal. Komunikasi kebijakan yang terjadi masih terbatas pada level internal perangkat desa, sumber daya manusia dan infrastruktur teknologi masih tergolong minim, disposisi perangkat desa masih terkendala oleh hambatan dukungan kapasitas teknis memadai, serta belum tersedianya Standar Operasional Prosedur yang khusus meregulasi pengelolaan website pemerintah Desa Sukonolo. Faktor pendukung yakni komitmen aparatur desa dan dukungan regulasi eksternal dari pemerintah Kabupaten, namun masih terdapat hambatan utama yakni keterbatasan kompetensi teknis, infrastruktur, serta kelembagaan. Oleh karena itu, penelitian ini memberikan rekomendasi berupa penguatan kapasitas SDM, penyediaan fasilitas teknologi, penyusunan SOP, serta peningkatan sosialisasi agar website desa dapat digunakan secara efektif sebagai sarana transparansi dan partisipasi masyarakat.
Desentralisasi Pengelolaan Sampah di Tingkat Desa: Studi Literatur pada Desa Ngadisalam, Desa Pangsan, dan Desa Panebel
Pengelolaan sampah di tingkat desa menjadi isu penting dalam mendukung keberhasilan desentralisasi kebijakan lingkungan hidup. Berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008, pengelolaan sampah merupakan tanggung jawab pemerintah daerah, termasuk desa. Studi ini bertujuan untuk mengeksplorasi penerapan pengelolaan sampah di tiga desa berbeda, yaitu Desa Ngadisalam di Wonosobo, Desa Pangsan dan Desa Panebel di Bali, dengan menggunakan pendekatan studi literatur. Ketiga desa ini menunjukkan inisiatif lokal dalam pengelolaan sampah, mulai dari pembentukan bank sampah, pembuatan regulasi desa, hingga pelibatan masyarakat dalam kegiatan sosialisasi dan pemilahan sampah rumah tangga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan sampah di tingkat desa belum berjalan optimal karena beberapa faktor seperti kurangnya kesadaran masyarakat, belum tersedianya tempat pembuangan akhir, serta lemahnya penegakan regulasi terhadap pelaku usaha dan individu. Namun demikian, ketiga desa menunjukkan adanya praktik collaborative governance, di mana pemerintah desa, masyarakat, kelompok relawan, hingga akademisi terlibat aktif dalam proses pengelolaan sampah. Temuan ini menunjukkan bahwa penguatan kolaborasi antar pemangku kepentingan dan penguatan kapasitas regulasi di tingkat desa menjadi kunci dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan sampah secara berkelanjutan.
Peran Modal Sosial dalam Penanganan Pandemi COVID-19 di Kota Surabaya
Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan implementasi modal sosial dalam penanganan pandemi COVID-19 di Kota Surabaya. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dan metode studi pustaka, penelitian ini menganalisis peran kepercayaan, norma sosial, dan jaringan masyarakat dalam mendukung kebijakan pemerintah kota serta merespons krisis kesehatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa modal sosial berperan signifikan dalam memperkuat ketahanan sosial masyarakat. Unsur kepercayaan tercermin dari kepatuhan warga terhadap kebijakan pembatasan mobilitas dan protokol kesehatan. Norma sosial seperti budaya gotong royong mendorong partisipasi aktif dalam pembagian masker dan edukasi publik. Jaringan sosial dibuktikan melalui kolaborasi antara pemerintah, swasta, komunitas, dan akademisi dalam mendukung distribusi bantuan dan fasilitas penanganan COVID-19. Modal sosial terbukti tidak hanya menjadi sumber daya strategis, tetapi juga mampu memperkuat solidaritas kolektif dalam situasi krisis. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keberhasilan penanganan pandemi di tingkat lokal sangat dipengaruhi oleh kuatnya modal sosial masyarakat. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk menganalisis dampak langsung modal sosial terhadap penurunan angka kasus COVID-19 di Surabaya.