Konstruksi Kebijakan Kesehatan Masyarakat di Kawasan Industri
Pencemaran lingkungan merupakan problematikan besar di Indonesia. Menurut GAHP, Indonesia menduduki peringkat keempat tertinggi dengan jumlah kematian dini akibat polusi. Pada 2023, Laporan Kualitas Udara Dunia menempatkan Indonesia di peringkat ke-14, dengan Jakarta di peringkat ke-7 kota dengan kualitas udara terburuk. Selain Jakarta, daerah seperti Tangerang Selatan, Serang, Palembang, Banjarbaru, dan lainnya juga melampaui batas WHO PM2.5. Kawasan industri di Indonesia memiliki dampak signifikan terhadap pencemaran udara, air, dan tanah, serta meningkatkan risiko kesehatan masyarakat. Penelitian ini mengkaji kebijakan kesehatan publik di kawasan industri menggunakan metode kajian pustaka dan analisis deskriptif. Hasil menunjukkan bahwa kebijakan yang ada sering terbentur oleh fragmentasi tanggung jawab dan penegakan hukum yang lemah. Meskipun pemerintah telah mengeluarkan kebijakan, efektifitas penegakan hukum di Indonesia terkait perlindungan lingkungan hidup dan Kesehatan Masyarakat masih rendah. Studi ini merekomendasikan peningkatan penegakan hukum, transparansi data, dan keterlibatan publik dalam pengambilan keputusan untuk memperkuat perlindungan kesehatan masyarakat di kawasan industri.
Copyright (c) 2024 Souvereignty https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Web Scraping dalam Aplikasi ChatGPT oleh Chatbot Berbasis Artificial Intelligence (AI) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta
Perkembangan teknologi telah menciptakan perubahan besar dalam segala aspek kehidupan salah satunya yaitu dengan ditemukannya kecerdasan buatan contohnya yaitu chatbot ChatGPT. ChatGPT merupakan chatbot berbasis AI yang melakukan interaksi percakapan berbasis teks dengan penggunanya. Dalam pengoprasiannya ChatGPT menggunakan metode web scraping yang dilakukan oleh chatbot berbasis AI untuk mengumpulkan data terdapat di internet sebagai data pembelajaran mesinnya yang kemudian akan digunakan untuk memberikan jawaban kepada pengguna. Dalam praktiknya hal tersebut menuai banyak problematika hukum dengan adanya gugatan hak cipta yang diajukan oleh pemilik atau pengelola website atas penggunaan konten yang terdapat dalam websitenya. Oleh karena itu, perlu dilakukan suatu penelitian hukum terhadap tindakan web scraping yang dilakukan oleh chatbot chatGPT terkait pelanggaran hak cipta serta mekanisme penegakan hukum terkait pelanggaran hak cipta oleh Chatbot AI. Menggunakan metode penelitian penelitian hukum normatif dengan mengkaji Peraturan perundang-undangan terkait untuk menganalisis kegiatan web scraping dalam ChatGPT. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2016 Tentang Hak Cipta didapati bahwa kegiatan web scraping dalam ChatGPT merupakan tindakan yang melanggar hak cipta karena telah mengurangi hak ekonomi dari pemilik atau pengelola website dengan tidak adanya perjanjian lisensi dari pemilik atau pemegang hak cipta. Namun karena Chatbot ChatGPT bukan merupakan subjek hukum maka tanggung jawab atas pelanggaran hak cipta dibebankan pada perusahaan OpenAI sebagai pengembang dari ChatGPT dengan menempuh jalur pidana maupun perdata atas pelanggaran hak cipta tersebut.
Legal Aspects of Halal Certification for Micro, Small, and Medium Enterprises (UMKM) Products
The Indonesian economic sector is dominated by micro, small, and medium enterprises (UMKM), causing the goods and services in circulation to be dominated by these business products. Majority costumers in Indonesian who are Muslim, so it is important to guarantee halal certification for a product so as bring comfort, safety, and assurance for people who consume or use the product. In addition, through Government Regulation Number 39 of 2021 concerning the Implementation of Halal Product Guarantee Sector, it is stated that the halal certification obligation for UMKM is mandatory should apply for halal certification of their products. Therefore, it is vital to conduct studies connected to the subject of monitoring halal product assurances in Indonesia. This study employs normative legal research methodologies, including a review of statutory regulations (vertical) and the angle of harmony between statutory regulations (horizontal), as well as a normative juridical approach by reviewing all laws and regulations relating to existing legal issues and using library study techniques for collecting legal materials. The main regulations for halal product guarantees in Indonesia are regulated through Law Number 33 of 2014 concerning halal product guarantees as amended in government regulations in lieu of Law Number 2 of 2022 jo. Law Number 6 of 2023 concerning job creation. According to the study findings that many regulations governing halal product guarantees in Indonesia have led to dualism in halal certification institutions, namely between the Indonesian Ulema Council (MUI) and the Halal Product Fatwa Committee regarding the authority to issue halal certification to products produced by business actors.
Krisis Lingkungan di Pulau Buru: Penegakan Hukum Terhadap Tambang Emas Ilegal
Pulau Buru, salah satu permata di Kepulauan Maluku, telah lama dikenal karena keindahan alamnya yang memukau dan kekayaan sumber daya alam yang melimpah. Namun, di balik pesona tersebut, tersembunyi sebuah krisis lingkungan yang semakin mengkhawatirkan akibat aktivitas penambangan emas ilegal. Oleh karena itu, penelitian yang dilakukan dengan melakukan analisis studi kasus secara kualitatif dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui dampak lingkungan dari tambang ilegal dan bagiamana pengimplementasian hukum yang ada. Banyak factor yang mempengaruhi penyebaran tambang illegal seperti kurangnya sumber daya untuk memberantas para pelaku, hingga adanya kemungkinan kerja sama dengan pihak pemerintah. Sehingga, diperlukan langkah yang komprehensif dan berkelanjutan guna menanggulangi permasalahan tambang emas ilegal ini.
Sejarah dan Perkembangan Konflik Gerakan Separatisme Aceh
Gerakan Separatisme adalah salah satu masalah yang telah ada dan masih dihadapi. Salah satu gerakan separatisme terjadi di Aceh. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejarah separatisme aceh dan mengetahui kebijakan apa yang telah diterapkan pemerintah, serta menganalisis keefektifan kebijakan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif literatur review pendekatan deskriptif-analitis dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa separatisme Aceh dimulai dari perlawanan terhadap kolonialisme Belanda hingga munculnya Gerakan Aceh Merdeka (GAM) pada 1976. Konflik ini merupakan konflik berkepanjangan antara pemerintah Indonesia dengan masyarakat Aceh. memulai dan memediasi oleh pihak internasional. Pada tahun tanggal 17 Juli 2005 di Vantaa, Finlandia, kedua belah pihak berhasil mencapai kesepakatan damai setelah berunding selama 25 hari. Kesepakatan tersebut mengakhiri konflik separatisme Aceh. Pemerintah juga menerapkan beberapa kebijakan untuk mengatasi Separatisme Aceh, seperti pemberlakuan otonomi khusus, penandatanganan nota kesepakatan Helsinki, dan pembuatan Badan Reintegrasi Aceh (BPR). Salah satu kebijakan yang diterapkan adalah penandatanganan nota kesepakatan MoU Helsinki pada tahun 2005. Kebijakan ini dinilai cukup efektif untuk mengatasi permasalahan separatisme aceh meskipun masih terdapat banyak tantangan dalam implementasinya.
Pentingnya Pengembangan Wawasan Nusantara dalam Strategi Menjaga Budaya Indonesia
Pengembangan wawasan Nusantara menjadi aspek penting dalam menjaga budaya Indonesia. Perkembangan zaman yang tidak berhenti berjalan dapat memudarkan unsur-unsur budaya asli Indonesia. Pudarnya unsur-unsur budaya asli, seperti bahasa daerah dan adat istiadat dapat menimbulkan masalah bagi wawasan Nusantara. Bahasa daerah sebagai unsur budaya asli yang mudah tergerus akan perkembangan zaman dan hilangnya penutur asli membuat kekhawatiran tersendiri. Adat dan istiadat yang kian memudar terlebih di masyarakat tradisional, seperti gotong royong yang semakin menghilang mengakibatkan kekhawatiran akan hilangnya jati diri Indonesia sedikit demi sedikit. Artikel ini akan membahas tentang tantangan-tangangan budaya Indonesia dan strateginya melalui pengembangan wawasan Nusantara. Melalui analisis konsep wawasan Nusantara, tantangan yang dihadapi, dan strategi untuk menjaga unsur-unsur budaya artikel ini menyoroti bagaimana pengembangan wawasan nusantara menjadi landasan yang kokoh dalam menjaga budaya Indonesia. Dengan memahami dan mempelajari bagaimana cara mempertahankan warisan asli budaya, diharapkan masyarakat dapat membangun pondasi yang kuat untuk mempertahankan identitas dan meningkatkan integritas nasional. Kata Kunci: Indonesia, wawasan Nusantara, budaya.
Penerapan Hukum Multidisipliner dalam Penegakan Hukum di Tengah Degradasi Demokrasi
Studi ini mengkaji bagaimana degradasi demokrasi mempengaruhi supremasi hukum, dengan menyoroti betapa pentingnya menggunakan pendekatan interdisipliner untuk memperkuat sistem hukum di lingkungan global saat ini. Banyak negara prihatin dengan degradasi demokrasi, yang meliputi kemunduran lembaga-lembaga demokrasi, peningkatan korupsi, pembatasan kebebasan sipil dan penurunan independensi peradilan. Penelitian yang dilakukan di Polandia, Hungaria, Brasil, Turki dan Filipina menunjukkan bagaimana prinsip-prinsip dasar demokrasi dapat terancam oleh kekuasaan eksekutif yang berlebihan dan retorika anti-demokrasi. Penelitian ini menawarkan wawasan tentang penerapan pendekatan hukum yang holistik untuk mengatasi penyalahgunaan kekuasaan dan melindungi demokrasi dari kemerosotan dengan mengintegrasikan perspektif sosiologi, psikologi, ilmu politik, dan ekonomi. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa pendekatan multidisipliner dapat meningkatkan keadilan dan kesesuaian penegakan hukum, memperkuat integritas institusi hukum, dan memberikan solusi yang lebih efektif untuk melindungi dan memperkuat demokrasi. Kata Kunci: Degradasi Demokrasi, Penegakan Hukum, Pendekatan Multidisipliner.
Kebijakan Publik Terhadap Dinasti Politik Dalam Sistem Demokrasi
Adanya dinasti politik merupakan suatu tantangan yang terjadi dalam negara demokrasi. Ini mengacu pada keluarga yang anggotanya memegang kekuasaan politik formal selama lebih dari satu generasi. Kebijakan publik terkait dengan adanya praktik ini adalah pembatasan masa jabatan. Demokrasi mengenal pembatasan masa jabatan sebagai salah satu mekanisme penting untuk menjaga keseimbangan kekuasaan. Kebijakan ini dilakukan untuk menghindari penyalahgunaan wewenang oleh pemimpin yang terlalu lama menjabat agar menghindari potensi korupsi, nepotisme, dan otoritarianisme. Berdasarkan masalah tersebut, dalam penelitian ini akan membahas kebijakan public terkait dengan adanya dinasti politik serta mengkaji uu desa terkait pembatasan masa jabatan kepala desa. Metode yang digunakan pada penelitin ini yaitu dengan metode penelitian kepustakaan atau library research. Pengumpulan data dan sumber yang digunakan yaitu melalui artikel-artikel yang berkaitan dengan kajian ini. Hasil dari penelitian ini menunjukkan pada saat pengimplementasian kebijakan masih terdapat hambatan, yaitu para pejabat masih menentang kebijakan ini karena akan mengurangi peluang mereka untuk mempertahankan kekuasaan.
Identitas dan Keagamaan dalam Demokrasi Politik
Indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki keberagaman melimpah tak terkecuali dalam kepercayaan atau agama. Agama adalah sarana dalam berkomunikasi dengan Tuhan yang dianggap sakral dan sensitif. Dikarenakan Indonesia adalah negara yang berhak dan wajib beragama seperti yang tertulis di pancasila sila pertama, Indonesia menjadi negara demokrasi berketuhanan. Hal ini berarti Indonesia mendasarkan setiap aspek kehidupan terutama demokrasi tidak hanya pada pancasila tetapi juga Ketuhanan. Namun karena sensitifnya hal yang berkaitan dengan agama di Indonesia, masyarakat menjadi mudah untuk dihasut dan diadu domba. Selain itu memperbaiki citra diri melalui keagamaan masih dianggap cara jitu dan banyak digunakan pada demokrasi politik untuk menarik perhatian dan dukungan masyarakat Indonesia. Taktik dalam politik memiliki banyak cara, bervariasi tergantung orang yang melakukan kampanye. Banyak taktik dalam menarik perhatian masyarakat dari yang dianggap biasa hingga cara yang cukup ekstrim dan beresiko. Mulai dari menyusuri wilayah terpencil, pengadaan konser kampanye, pemberian bantuan pangan, janji akan visi dan misinya, dan banyak yang lain lagi. Meski banyak cara untuk menarik dukungan masyarakat, namun penggunaan identitas tetap digunakan dalam politik meskipun beresiko munculnya perpecahan. Hal ini tetaplah berlanjut karena tidak adanya peraturan yang melarang hal tersebut selagi tidak melanggar hukum.
Dinamika Diskusi Politik Dalam Fenomena Buzzer Serta Implikasinya Terhadap Demokrasi
Era dewasa ini, perkembangan digital telah membawa dunia politik kedalam fase revolusi yang memunculkan platform-platform baru untuk menyampaikan opini masyarakat dalam berbagai aktivitas publik , tidak terkecuali kemunculan media sosial yang mampu berkembang pesat menjadi sebuah platform vital bagi aktivitas masyarakat khususnya dalam melakukan perbincangan publik dan interaksi sosial lainnya secara online. Media sosial ini memberikan kesempatan pada masyarakat untuk berbagi informasi dan bertukar pendapat, dalam lanskap politik media sosial memberikan sejumlah implikasi signifikan khususnya didunia demokrasi di mana kemunculan buzzer menjadi salah satu fenomena baru yang dinilai semakin meresahkan. Tujuan penelitian dalam jurnal ini ialah untuk mengeksplorasi dan menganalisis secara lebih komprehensif keterkaitan antara dinamika perbincangan isu politik dimedia sosial dalam fenomena munculnya oknum buzzer politik juga keterkaitannya dengan dampak yang ditimbulkan dari aktivitas sekelompok buzzer tersebut terhadap demokrasi yang sedang berjalan. Metode penelitian dalam jurnal ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan hasil dan temuan yang menyatakan bahwa media sosial sebagai sebuah platform diskusi publik di mana buzzer menjadi salah satu fenomena yang mampu memegang kendali arus perbincangan politik pada aktivitas demokrasi masyarakat. Kehadiran buzzer membawa sejumlah implikasi berupa tantangan dan ancaman baru bagi dunia demokrasi yang harus segera ditangani dengan regulasi-regulasi nyata yang mampu mengkoordinir kekompleksitasan dinamika buzzing politik di media sosial.
Membaca Sikap Antisosial dalam Praktik Korupsi di Indonesia (Tinjauan Atas Konsep Manusia Menurut Thomas Hobbes)
Penelitian ini membahas tentang praktik korupsi yang merajalela di Indonesia. Tujuannya adalah untuk menggali akar penyebab merajalelanya praktik korupsi di negara Indonesia tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan. Penulis mengumpulkan berbagai informasi terkait tema penelitian ini dari berbagai sumber literatur seperti buku, artikel ilmiah (jurnal), koran, majalah, dan juga internet. Kemudian, berbagai informasi yang didapat melalui berbagai literatur tersebut dikorelasikan dengan konsep Thomas Hobbes tentang manusia. Konsep Thomas Hobbes yang dimaksud adalah bahwa manusia pada dasarnya cenderung untuk mempertahankan dirinya sendiri, mencari rasa nyaman untuk dirinya, dan berusaha menghindari segala sesuatu yang mengancam dirinya, yang membuat dirinya menderita atau merasa tidak bahagia. Dengan kata lain, manusia menurut Thomas Hobbes merupakan makhluk yang antisosial. Sebagai makhluk yang antisosial, manusia cenderung menganggap kehadiran sesama atau orang lain dalam hidupnya sebagai suatu ancaman yang perlu ditaklukkan. Penelitian ini menemukan bahwa praktik korupsi yang merajalela di Indonesia merupakan cerminan atau manifestasi dari hakikat manusia sebagai makhluk yang antisosial. Korupsi mengandaikan bahwa seorang koruptor sedang mencari kenyamanan atau kenikmatan pribadinya, tanpa mempedulikan sesama.
Korupsi, antisosial, manusia, Thomas Hobbes, Indonesia.
Analisis Yuridis Aplikasi Getcontact Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Terkait Pelindungan Data Pribadi
Penelitian ini membahas terkait aplikasi Getcontact berdasarkan perspektif Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 terkait Pelindungan Data Pribadi. Aplikasi ini membawa manfaat bagi para penggunanya namun juga membawa kerugian bagi sebagian orang. Keuntunggan dari adanya aplikasi ini contohnya dapat mengetahui apakah nomor tersebut merupakan nomor penipu atau bukan sedangkan contoh kerugiannya adalah terpublikasinya data pribadi seseorang sehingga dapat disalahgunakan, berdasarkan keuntungan dan kerugian tersebut aplikasi ini menuai pro serta kontra dalam masyarakat. Penelitian ini dilakukan guna mengetahui apakah aplikasi Getcontact melanggar pelindungan data pribadi atau tidak. Pada penelitian ini dipakai metode penelitian hukum normatif untuk membahas proses dalam aplikasi Getcontact tersebut.
Persepsi Pelaku Usaha terhadap Implementasi Pemenuhan Aspek Iklan yang Tidak Menyesatkan pada Produk Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan
Hasil pengawasan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), pencantuman klaim berlebihan pada iklan yaitu produk obat tradisional dan produk suplemen kesehatan merupakan temuan tertinggi pada tahun 2021 dan 2022 terhadap jumlah total temuan iklan Tidak Memenuhi Ketentuan (TMK). Tujuan dari penelitian adalah memperoleh data implementasi pemenuhan aspek iklan yang tidak menyesatkan sesuai ketentuan pada Peraturan BPOM Nomor 34 Tahun 2022 yang mengatur tentang Pengawasan Periklanan Obat Tradisional, Obat Kuasi dan Suplemen Kesehatan. Penelitian menggunakan desain cross sectional dengan purposive sampling melalui survei online kepada pelaku usaha. Hasil penelitian menunjukkan, dari 115 responden pelaku usaha obat tradisional dan 75 responden pelaku usaha suplemen kesehatan yang dianalisis penilaian kepentingan dan persepsi/kemudahan implementasi sebagian besar berada pada diagram kartesius kuadran II (pertahankan prestasi) yang menggunakan Importance Performance Analysis (IPA) dengan nilai rata-rata tingkat kesesuaian untuk iklan obat tradisional dan suplemen kesehatan serta nilai Customer Satisfaction Index berturut-turut adalah 93,36 dan 94,85 serta 79,59% dan 88,47%. Data yang dihasilkan dari survei akan menjadi data dukung dalam penentuan kebijakan mengenai periklanan baik terhadap obat tradisional maupun suplemen kesehatan serta menjadi bahan evaluasi dalam implementasi regulasi termasuk dalam pelaksanaan Regulatory Impact Assessment (RIA). Peningkatan sosialisasi dan penyusunan pedoman teknis diusulkan sebagai rekomendasi untuk meningkatkan kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan yang persepsi/ kemudahan implementasinya sudah dinilai baik.
Sila Ketiga Pancasila Fondasi Dalam Menyukseskan Demokrasi Inklusif (Sebagai Upaya Menangkal Politik Identitas)
Fokus tulisan ini adalah sila ketiga pancasila sebagai fondasi dalam menyukseskan demokrasi inklusif di Indonesia. Demokrasi Pancasila diakui sebagai pilar dalam menangkal berbagai pandangan yang dapat mengancam keutuhan bangsa. Sayangnya, dalam sistem demokrasi Indonesia, demokrasi inklusif tidak sepenuhnya terjamin. Dewasa ini dikejutkan oleh gerakan kelompok kriminal yang memecah belah persatuan Indonesia. Menaggapi persoalan itu maka pancasila sebagai dasar negara khususnya sila ketiga sangat penting dalam demokrasi, langkah penting untuk menjaga keberagaman dan mewujudkan persatuan dalam perbedaan, sehingga pemilu dapat menjadi wahana yang memberdayakan dan merata bagi seluruh warga negara Indonesia. Tulisan ini menggunakan metode kepustakaan, menganalisis hasil studi terdahulu dari buku-buku dan atrtikel yang relavan dengan tema. Hasil studi menunjukkan bahwa demokrasi berlandaskan asas pancasila memberikan ruang untuk berdialog dan menjaga keutuhan bangsa serta persatuan Indonesia. Tulisan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan pemerintah dalam menyukseskan pemilu serta rasa kepedulian terhadap satu sama lain.Dengan memahami peran Sila Ketiga, diharapkan dapat menciptakan demokratis yang inklusif.
Politik Hukum Revisi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara: Antara Kenyataan dan Harapan
Keputusan untuk merevisi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara mengundang sejumlah kontroversi dan spekulasi dikarenakan jika ditinjau dari hasil pengujian judicial riview ke Mahkamah Konstitusi sebanyak sembilan kali tidak terlihat adanya kecacatan formil maupun materiil. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam terkait dengan konsep politik hukum revisi UU IKN serta skema peramalan yang sekiranya dianggap ideal dan sesuai dengan sistem ketatanegaraan di Indonesia dengan parameter konfigurasi politik. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan perbandingan, dan pendekatan konsep. Hasil penelitian menunjukkan politik hukum dalam perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara untuk saat ini dapat dilihat dari keterangan dari Menteri PPN/Bappenas Soharso Monoarfa sekaligus urgensi dilakukannya revisi UU IKN yaitu terkait dengan penguatan Otorita IKN, Hak Atas Tanah, dan Investasi. Kemudian, dalam konfigurasi politik Indonesia saat ini menunjukkan konfigurasi politik yang demokratis sehingga karakter produk hukum yang mesti dihasilkan dari revisi UU IKN selayaknya responsive meskipun dengan berbagai kekurangan yang dihasilkan nantinya.
Peraturan Perundang-Undangan mengenai Omnibus Law
Dalam menyikapi persoalan hiperregulasi dan tumpang tindih regulasi, deregulasi melalui konsep omnibus law adalah jalan yang ideal. Meski banyak tesis yang menentang konsep omnibus law, seharusnya dalam kajian hukum tata negara melihat masalah dengan mendasarkan pada konsep-konsep negara. Penelitian ini merupakan kajian kritis terhadap proses pembentukan omnibus law penciptaan lapangan kerja dengan memanfaatkan sumber data sekunder. Sehingga penelitian ini cenderung normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Untuk mendukung dan mendukung penelitian ini, maka penelitian ini akan menggunakan bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan, baik UUD 1945 maupun UU No. 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Selain itu juga akan digunakan bahan-bahan dari buku-buku, artikel-artikel ilmiah yang merupakan bahan hukum sekunder. Sumber dan bahan hukum ini dikumpulkan dengan teknik studi kepustakaan dengan memanfaatkan kepraktisan teknologi dengan mencari di internet. Setelah itu, sumber dan bahan hukum tersebut diolah atau dianalisis menggunakan teknik analisis preskriptif yang digunakan untuk melakukan penilaian dengan memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang telah digunakan.
Prosedur Pengajuan Judicial Review dan Jenis Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Judicial Review
Undang-Undang nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara disahkan pada tanggal 18 Februari 2022. Pengesahan Undang-Undang ini memberikan rasa curiga kepada sebagian masyarakat karena cepatnya pembahasan sampai pengesahannya. Hal tersebut memberikan motivasi kepada masyarakat tersebut untuk mengajukan Judicial Review terhadap Undang-Undang tersebut ke Mahkamah Konstitusi. Judicial Review adalah upaya untuk melakukan pengujian kepada suatu Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tulisan ini akan membahas mengenai prosedur pengajuan Judicial Review di Mahkamah Konstisi dan Jenis Putusan yang dapat dijatuhkan oleh Mahkamah Konstitusi terhadap Judicial Review. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, dimana menggunakan data yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, jurnal-jurnal, buku-buku dan/atau internet. Pengajuan permohonan Judicial Review di Mahkamah Konstitusi melalui tahap Pengajuan Permohonan, Pemeriksaan Kelengkapan, Perbaikan Permohonan, Registrasi, Penyampaian Salinan Permohonan dan Pemberitahuan Sidang Pertama, Pemeriksaan Pendahuluan, Pemeriksaan Persidangan, Sidang Pengucapan Putusan dan terakhir Penyerahan Salinan Putusan. Putusan yang dapat dijatuhkan oleh Mahkamah Konstitusi atas Judicial Review yang diajukan umumnya adalah permohonan tidak dapat diterima, permohonan ditolak ataupun permohonan dikabulkan. Namun pada perkembangannya terdapat putusan yang lebih rumit lagi misalnya Putusan Konstitusional Bersyarat, Putusan Inkonstitusional Bersyarat, Putusan Menunda Pemberlakuan dan Putusan Merumuskan Norma Baru.
Mahkamah Konstitusi dalam Kontruksi Lembaga Peradilan Indonesia
Lembaga peradilan memiliki peran yang sangat penting dalam terwujudnya konsep negara hukum dalam proses demokrasi di suatu negara. Keberadaan Mahkamah Konstitusi merupakan hal yang penting keberadaannya. Untuk mewujudkan tuntutan tersebut, dibentuk sebuah lembaga peradilan yang berkonsentrasi pada konstitusi Indonesia, yaitu Mahkamah Konstitusi. Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk mengetahui bagaimana sejarah dan perkembangan MK serta untuk mengetahui kedudukan, tugas, dan wewenang MK dalam pembinaan peradilan di Indonesia. Tulisan ini menggunakan pendekatan kualitatif dan hukum normatif sebagai metode penelitian deskriptif. Analisis difokuskan dari sudut pandang hukum yang bersifat teoritis normatif, artinya penelitian ini hanya didasarkan pada aspek teoritis dengan menganalisis berbagai aspek yang terkait dengan materi pelajaran. Penulisan ini menggunakan teknik studi dokumen dan analisis studi yang digunakan untuk teknik penelusuran bahan hukum. Hasil penelitian ini adalah Mahkamah Konstitusi dibentuk karena pertimbangan perlunya suatu lembaga peradilan untuk menangani suatu perkara yang berkaitan dengan konstitusi negara dan berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang nomor 24 Tahun 2003, Mahkamah Konstitusi (MK) berkedudukan sebagai lembaga negara yang menjalankan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.
Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Peradilan Konstitusi Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pembagian kekuasaan yang diterapkan di Indonesia merupakan hasil pemikiran Montesquieu dengan teori trias politica yang terdiri dari pembagian kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Tujuan dari penulisan ini untuk mengetahui kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yudikatif dalam bidang konstitusional sesuai dengan hukum positif yang berlaku. Metode yang digunakan dengan studi literatur, pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat, serta mengelolah bahan penelitian. Hasil dan temuan dalam artikel ini bahwa Mahkamah Konstitusi berdasarkan UUD 1945 memiliki empat kewenangan dan satu kewajiban dalam hal konstitusional. Dalam menjalankan kewenangan tersebut terdapat peraturan lain yang saling berkaitan dalam proses peradilan konstitusi.
Ketahanan Nasional dalam Perspektif Kebijakan Politik Hukum Kontemporer
Studi ini melihat hubungan antara ketahanan nasional dan praktik hukum modern dalam konteks lanskap geopolitik yang terus berubah. Studi ini bertujuan untuk menganalisis dampak kebijakan-kebijakan tersebut terhadap gagasan ketahanan nasional yang lebih luas, dengan penekanan pada pemahaman interaksi yang kompleks antara kerangka hukum dan kemampuan negara untuk bertahan dan pulih dari berbagai krisis. Peenelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang dilakukan melalui kajian mendalam terhadap kerangka teori fundamental, perkembangan sistem perundang-undangan saat ini, dan kajian mendalam terhadap unsur-unsur yang membentuk ketahanan nasional. Kerangka teoritis ini menyelidiki berbagai karakter ketahanan, yang mencakup aspek keamanan, ekonomi, dan sosial budaya. Bab ini mengeksplorasi bagaimana undang-undang hukum membantu mengatasi risiko keamanan, meningkatkan stabilitas ekonomi, dan mengembangkan kekompakan sosial. Laporan ini menyoroti keberhasilan dan permasalahan dengan mengevaluasi undang-undang hukum saat ini. Studi kasus yang menyoroti hasil baik sebagai akibat dari tindakan hukum digunakan untuk menunjukkan keberhasilan. Pada saat yang sama, studi ini juga membahas hambatan dan kritik, serta menawarkan wawasan mengenai kendala praktis dan kemungkinan pengembangan. Kajian ini diakhiri dengan ringkasan temuan dan saran praktis untuk memperbaiki peraturan hukum guna meningkatkan ketahanan nasional. Studi ini memberikan rekomendasi penting bagi para pembuat kebijakan dan memberikan landasan bagi penelitian masa depan mengenai topik penting ini dengan menawarkan wawasan terhadap diskusi yang berkelanjutan mengenai hubungan antara kerangka hukum dan ketahanan nasional.
Reformasi Hukum untuk Meningkatkan Partisipasi Publik dalam Sistem Demokratis
Reformasi hukum merupakan langkah krusial dalam meningkatkan partisipasi publik dalam sistem demokratis. Untuk mencapai tujuan ini, diperlukan perubahan dalam kerangka hukum yang mendukung keterlibatan warga negara secara aktif dan efektif dalam proses pembuatan kebijakan. Pertama-tama, perlu ada peningkatan aksesibilitas informasi hukum bagi masyarakat. Reformasi ini dapat melibatkan penyederhanaan dan penerjemahan undang-undang agar lebih mudah dipahami oleh semua lapisan masyarakat. Dengan pemahaman yang lebih baik terhadap hukum, warga negara dapat lebih aktif berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Selain itu, penting untuk mendorong partisipasi publik dalam pembuatan kebijakan melalui mekanisme konsultasi dan dialog. Reformasi hukum dapat mencakup pembentukan lembaga atau forum yang memfasilitasi dialog terbuka antara pemerintah dan masyarakat. Langkah ini tidak hanya memperkuat ikatan antara pemerintah dan rakyat, tetapi juga memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan mencerminkan kebutuhan dan aspirasi sebagian besar masyarakat. Reformasi hukum juga dapat menjangkau aspek hukuman terkait pelanggaran etika dan integritas dalam pemerintahan. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan melalui perubahan hukum akan membangun kepercayaan masyarakat terhadap institusi publik. Dengan demikian, warga negara akan merasa lebih yakin untuk terlibat dalam proses demokratis. Secara keseluruhan, reformasi hukum untuk meningkatkan partisipasi publik dalam sistem demokratis adalah langkah penting menuju masyarakat yang lebih inklusif dan demokratis. Melalui akses yang lebih baik terhadap informasi hukum, mekanisme konsultasi yang efektif, dan penguatan integritas pemerintahan, kita dapat memastikan bahwa suara setiap warga negara didengar dan dihargai dalam pembuatan kebijakan yang berdampak pada kehidupan mereka.
Principles of Good Governance in the Politics of Health Care Law
In the 1945 Constitution Article 28 H paragraph (1) it is explained that everyone has the right to live in and out of prosperity, reside, and get a good and healthy living environment and the right to obtain health services. The statement shows that the importance of Health for everyone is a human right and also a component of public welfare contained in the ideals of the Indonesian nation. If health services are quality and guaranteed, then the country's development and economy will be stable and long-term health investments will be more advanced. The purpose of this study was to determine the application of good governance in the legal politics of health services in Indonesia. The research method used is juridical normative which basically examines the problems of positive law. The results of his research are good governance or good government is a benchmark for the state for development in the public sector. Political law is a policy in the field of law that will be applied in order to achieve the goals of the state. So the politics of the law that produces the law is the product of politics. An example of a legal political policy in the field of Health is the National Social Security System. The purpose of the system is to provide social security as a whole to the community. Because everyone has the right to social security in order to meet the needs of a decent life and improve his degree.
Kebijakan Publik Dan Hukum Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Salah satu tantangan yang dihadapi penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah belum adanya kebijakan publik yang berkualitas. Meskipun otonomi daerah memberikan kewenangan yang lebih besar kepada pemerintah daerah untuk membuat kebijakan sesuai dengan kebutuhan daerah, seringkali terdapat keterbatasan kemampuan pemerintah daerah untuk merumuskan kebijakan yang efektif dan efisien. kurangnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam proses perumusan kebijakan hukum. Berdasarkan permasalahan di atas maka dalam penelitian ini akan membahas terkait dampak dari ketidakselarasan antara kebijakan hukum pusat dan implementasi di daerah terhadap keberlangsungan pemerintahan daerah dan dan mengetahui faktor politik dan administratif mempengaruhi eksistensi kebijakan publik dan hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah serta dampaknya terhadap masyarakat. menggunakan metode penelitian deskriptif, Metode deskriptif merupakan penelitian yang digunakan untuk menggambarkan masalah yang terjadi pada masa sekarang atau yang sedang berlangsung, bertujuan untuk mendeskripsikan apa-apa yang terjadi sebagaimana mestinya pada saat penelitian dilakukan.. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa kebijakan publik dan hukum memiliki peran penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Namun, kekurangan kebijakan yang berkualitas, ketidakselarasan antara kebijakan hukum pusat dan implementasi di daerah, serta faktor politik dan administratif dapat menghambat eksistensi dan efektivitas kebijakan tersebut. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan partisipasi masyarakat yang lebih besar, koordinasi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah, peningkatan kapasitas administratif, dan pemahaman yang lebih baik tentang hukum.
Reformasi Pemerintahan dan Peran Politik Hukum dalam Membentuk Kebijakan Publik
Studi ini menyelidiki hubungan antara perubahan tata kelola dan kekuatan hukum-politik yang membentuk kebijakan publik. Studi ini mengeksplorasi pengaruh dari perubahan tata kelola pemerintahan yang sedang berlangsung terhadap rancangan dan implementasi kebijakan publik dengan latar belakang reformasi tata kelola saat ini. Untuk menganalisis berbagai subjek, penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan analisis dokumen dan kajian literatur secara menyeluruh. Kerangka teoritis dalam penelitian ini mencakup pengetahuan tentang perubahan tata kelola, yang mencakup berbagai model dan dampaknya. Pada saat yang sama, gagasan tentang dinamika hukum-politik diselidiki, menyoroti bagaimana permasalahan hukum berinteraksi dengan proses politik untuk membentuk hasil kebijakan publik. Penelitian ini mengkaji dunia pasca reformasi melalui analisis data menyeluruh, menganalisis perubahan kebijakan publik dan kinerjanya. Peneliian ini juga mengkaji peran komponen hukum-politik dalam pembuatan kebijakan, menyoroti kontribusi, hambatan, dan permasalahan yang dihadapi. Temuan-temuan ini menyoroti adanya keterkaitan antara reformasi pemerintahan dan kekuatan hukum-politik, sehingga memberikan wawasan mengenai lanskap kebijakan publik yang sedang berkembang. Studi ini menambah pemahaman yang lebih baik mengenai dampak perubahan tata kelola dan proses kompleks keterlibatan hukum-politik dalam pengembangan kebijakan publik. Para pembuat kebijakan akan mendapatkan manfaat dari konsekuensi ini, yang akan memberikan wawasan penting bagi tata kelola dan pembentukan kebijakan yang lebih efektif. Proposal tersebut menekankan bidang-bidang yang perlu dicapai dalam reformasi pemerintahan di masa depan dan konsolidasi tanggung jawab hukum-politik dalam evolusi kebijakan publik yang sedang berlangsung.
Lika-Liku Perkembangan Etika Demokrasi Ditinjau Dari Teori Charles Taylor “Sources of The Self (1989)”
Penelitian ini menganalisis lika-liku perkembangan etika demokrasi dengan menggunakan pendekatan teori Charles Taylor dalam karyanya "Sources of The Self" (1989). Etika demokrasi merupakan konsep yang melibatkan nilai-nilai, norma, dan prinsip-prinsip moral yang membentuk interaksi antara individu dan sistem politik dalam suatu masyarakat demokratis. Charles Taylor mengemukakan bahwa identitas individu terbentuk melalui dialog sosial, pengakuan, dan penilaian orang lain terhadap diri mereka. Penelitian ini mengkaji bagaimana teori Taylor dapat memperkaya pemahaman kita tentang etika demokrasi. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan melakukan tinjauan terhadap teori Charles Taylor dan relevansinya dengan perkembangan etika demokrasi. Dalam analisis ini, penulis menganalisis aspek-aspek seperti pentingnya dialog sosial, pengakuan akan martabat manusia, dan konflik nilai dalam konteks demokrasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa teori Taylor memberikan wawasan yang berharga tentang bagaimana etika demokrasi dapat berkembang dan beradaptasi dalam menghadapi tantangan dan perubahan sosial.
Eksistensi Demokrasi dalam Kebijakan Publik Mengenai Penutupan Tiktok Shop di Indonesia
Penelitian ini merupakan penelitian yang membahas mengenai fenomena penutupan Tiktok Shop di tengah banyaknya masyarakat atau pengusaha yang bergantung pada platform tersebut untuk menjalankan bisnisnya. Penutupan ini dilakukan karena Tiktok Shop belum memiliki izin sebagai platform e-commerce. Namun, penutupan ini juga berdampak baik untuk sebagian pebisnis yang masih bergantung pada sistem berjualan secara offline dan pebisnis yang belum mampu untuk mengikuti perkembangan zaman. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah di dalam kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah mengenai penutupan Tiktok Shop telah memenuhi unsur demokrasi atau belum. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif dilakukan dengan menjelaskan dan meneliti fenomena yang menjadi isu dalam penelitian.
Menggagas Pembangunan Berkelanjutan Melalui Penerapan Asas – Asas Pemerintahan Yang Baik
Pembangunan berkelanjutan telah menjadi fokus utama bagi banyak negara di dunia dalam merespons tantangan zaman saat ini. Latar belakang masalah yang mendasari penelitian ini adalah adanya kesenjangan antara konsep pembangunan berkelanjutan dengan realitas pelaksanaannya di lapangan, yang seringkali tidak mencerminkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana asas-asas pemerintahan yang baik dapat diterapkan dalam konteks pembangunan berkelanjutan, dan apakah penerapan prinsip-prinsip tersebut dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pembangunan. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif melalui wawancara mendalam, studi dokumen, dan observasi lapangan, penelitian ini mencoba menggali lebih dalam tentang penerapan asas-asas pemerintahan yang baik dalam konteks pembangunan berkelanjutan. Pembahasan menunjukkan bahwa asas-asas seperti transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, dan hukum yang adil memegang peranan krusial dalam menciptakan pembangunan berkelanjutan yang efektif. Kesimpulannya, penerapan asas- asas pemerintahan yang baik tidak hanya memastikan keberlanjutan sumber daya dan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat.
Analisis PP Nomor 36 Tahun 2023 Tentang Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/atau Pengelolaan Sumber Daya Alam Sebagai Kebijakan Ketahanan Negara
Negara Indonesia menurut yang tertuang di Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada pasal 3 merupakan negara hukum. Indonesia sebagai negara hukum menerapkan berbagai peraturan dan kebijakan dalam menjalankan negaranya tersebut. Kebijakan Publik merupakan suatu prinsip ataupun berbagai cara dalam melaksanakan tindakan yang ditempuh untuk memperoleh suatu keputusan yang sesuai. Selanjutnya Ketahanan Nasional diartikan sebagai suatu bentuk kesejahteraan serta pertahanan dan juga keamanan suatu negara dan bangsanya. Pengelolaan Sumber Daya Alam di Indonesia di dalam pengaturan salah satunya diatur didalam PP No.36 Thn 2023. Penelitian ini melakukan analisis perihal keberlakuan pada peraturan tersebut di Indonesia. Metode yang digunakan dalam menjelaskan permasalahan yang ditemukan dalam pembahasan ini adalah dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, metode ini merupakan penetapan standarisasi ataupun norma yang tertentu terhadap suatu fenomena dengan dilakukan kajian pada data sekunder, dimana merupakan bagian dari penelitian kepustakaan dikarenakan penelitiannya pada data sekunder. Keberlakuan PP No.36 Thn 2023 Tentang Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/atau Pengelolaan Sumber Daya Alam merupakan suatu contoh daripada kebijakan publik dan menjadi suatu bentuk ketahanan nasional.
Kebijakan Publik dan Politik Hukum: Membangun Demokrasi Berkelanjutan untuk Masyarakat
Kajian ini membahas interaksi kompleks antara kebijakan publik dan politik hukum dalam upaya membangun demokrasi berkelanjutan untuk masyarakat yang adil. Kajian ini merinci peran kunci kebijakan publik dalam memperkuat atau melemahkan dasar demokrasi, dengan penekanan pada pemilihan kebijakan yang transparan, inklusif, dan memperhatikan aspirasi masyarakat. Selanjutnya, politik hukum dianalisis sebagai alat krusial dalam membentuk kerangka hukum yang mendukung demokrasi, dengan fokus pada peran institusi hukum, perlindungan hak asasi manusia, dan keadilan dalam sistem hukum. Tantangan kompleks seperti polarisasi politik, ketidaksetaraan, dan ketidakadilan sosial memunculkan pertanyaan kritis tentang sejauh mana demokrasi dapat memberikan solusi yang berkelanjutan. Kajian ini menggali aspek etika dan nilai-nilai dalam kebijakan publik dan politik hukum, menyoroti bagaimana nilai-nilai demokrasi dan keadilan tercermin dalam kebijakan dan hukum. Melibatkan analisis historis, kajian ini melacak perkembangan demokrasi, kebijakan publik, dan politik hukum dari masa lalu hingga sekarang untuk memberikan wawasan tentang evolusi dinamika ini seiring waktu. Dengan merinci interaksi antara kebijakan publik dan politik hukum, kajain ini berupaya menyediakan landasan konseptual yang kuat, menyajikan rekomendasi kebijakan konkret untuk praktisi, pembuat kebijakan, dan akademisi. Tujuan akhirnya adalah memberikan kontribusi berarti dalam upaya membangun demokrasi yang berkelanjutan dan masyarakat yang adil di tengah dinamika kompleks tuntutan zaman.
Kebijakan Publik, Politik Hukum, Berkelanjuatan.
Dinamika Demokrasi dalam Kebijakan Publik: Tantangan dan Peluang Bagi Sistem Hukum Indonesia
Dalam menghadapi globalisasi dan permasalahan sosio-ekonomi yang kompleks, demokrasi menjadi faktor penting dalam menentukan kebijakan publik Indonesia. Studi ini mendalami interaksi dinamis demokrasi dalam bidang kebijakan publik, dan menganalisis implikasinya terhadap lingkungan hukum di Indonesia. Penekanan utamanya adalah untuk menjelaskan kesulitan-kesulitan yang dihadapi sistem hukum dalam menyeimbangkan beragam opini dan tujuan publik selama proses pemerintahan. Penelitian ini menggunakan pendekatan multidisiplin, yang menggabungkan unsur-unsur teori politik hukum, sosiologi hukum, dan teori kebijakan publik, untuk mengungkap pemahaman berbeda tentang proses demokrasi, peran kelembagaan, dan keterkaitan yang rumit antara perumusan kebijakan dan kerangka hukum. Temuan-temuan ini menyoroti tekanan besar yang diberikan oleh karakter dinamis demokrasi pada sistem hukum Indonesia. Sulitnya keseimbangan antara melindungi hak individu, memenuhi kepentingan publik, dan menjaga stabilitas masyarakat menjadi salah satu tantangannya. Permasalahan-permasalahan ini memberikan peluang untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pembuatan kebijakan, meningkatkan kinerja lembaga-lembaga hukum, dan merancang mekanisme penegakan hukum yang responsif dan peka terhadap aspek dinamis demokrasi. Penelitian ini memberikan wawasan penting mengenai hubungan simbiosis antara demokrasi, kebijakan publik, dan sistem hukum di Indonesia. Konsekuensinya memandu perbaikan kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang tidak hanya memperkuat landasan demokrasi tetapi juga memberikan keadilan dan keamanan hukum bagi setiap rakyat Indonesia