Analisis PP Nomor 36 Tahun 2023 Tentang Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/atau Pengelolaan Sumber Daya Alam Sebagai Kebijakan Ketahanan Negara

Abstract

Negara Indonesia menurut yang tertuang di Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada pasal 3 merupakan negara hukum. Indonesia sebagai negara hukum menerapkan berbagai peraturan dan kebijakan dalam menjalankan negaranya tersebut. Kebijakan Publik merupakan suatu prinsip ataupun berbagai cara dalam melaksanakan tindakan yang ditempuh untuk memperoleh suatu keputusan yang sesuai. Selanjutnya Ketahanan Nasional diartikan sebagai suatu bentuk kesejahteraan serta pertahanan dan juga keamanan suatu negara dan bangsanya. Pengelolaan Sumber Daya Alam di Indonesia di dalam pengaturan salah satunya diatur didalam PP No.36 Thn 2023. Penelitian ini melakukan analisis perihal keberlakuan pada peraturan tersebut di Indonesia. Metode yang digunakan dalam menjelaskan permasalahan yang ditemukan dalam pembahasan ini adalah dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, metode ini merupakan penetapan standarisasi ataupun norma yang tertentu terhadap suatu fenomena dengan dilakukan kajian pada data sekunder, dimana merupakan bagian dari penelitian kepustakaan dikarenakan penelitiannya pada data sekunder. Keberlakuan PP No.36 Thn 2023 Tentang Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/atau Pengelolaan Sumber Daya Alam merupakan suatu contoh daripada kebijakan publik dan menjadi suatu bentuk ketahanan nasional.