Pelaksanaan Perubahan Pasal Penyiaran pada Peraturan Perundang- Undangan Dikomparasikan dengan UU Cipta Kerja

Abstract

Undang-undang nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran mengalami beberapa perubahan yang menimbulkan polemik. Pasalnya beberapa perubahan Rancangan Undang-undang cipta kerja tersebut menghapus fungsi KPI sebagai lembaga pengawasan penyiaran nasional.  Peran KPI diganti oleh pemerintah pusat. Perubahan undang-undang tentang penyiaran ini dilakukan dengan alasan mengikuti perkembangan teknologi masa kini. Undang-undang penyiaran sangat penting bagi berlakunya penyiaran di Indonesia. Sebab, berlangsungnya suatu penyiaran didasarkan pada undang-undang penyiaran sehingga dalam pelaksaannya lembaga penyiaran dapat melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya serta tidak melanggar kaidah hukum Indonesia. Tujuan hukum untuk mengurangi kekacauan dan kemajemukan menjadi kesatuan justru menjadi bumerang karena terdapat pihak yang kurang setuju dengan perubahan ini.