Kedudukan Hukum Aset Digital Crypto dan NFT Sebagai Harta Kekayaan dan Objek Hak Waris

Abstract

Perkembangan teknologi digital telah mengubah konsep kepemilikan aset dari bentuk fisik ke bentuk digital, seperti Cryptocurrency dan Non-Fungible Token (NFT). Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum dalam hukum perdata di Indonesia, khususnya terkait kedudukan aset digital sebagai objek pewarisan dan adanya kendala teknis berupa kunci privat (private key) yang dapat membuat aset terkunci selamanya jika pewaris meninggal dunia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum Crypto dan NFT sebagai harta kekayaan dalam perspektif Hukum Perdata di Indonesia, serta menganalisis kelayakannya sebagai objek hak waris ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Crypto dan NFT secara sah berkedudukan sebagai harta kekayaan (vermogen) yang diklasifikasikan sebagai benda bergerak tidak berwujud berdasarkan Pasal 499, 503, dan 504 KUHPerdata. Kedudukan ini juga diperkuat dan diharmonisasi oleh regulasi sektoral seperti Peraturan Bappebti Nomor 8 Tahun 2021 dan UU Nomor 4 Tahun 2023 (UU P2SK). Sebagai benda yang sah, Crypto dan NFT dapat menjadi objek hak waris yang beralih secara otomatis kepada ahli waris berdasarkan prinsip Le Mort Saisit Le Vif dalam Pasal 833 KUHPerdata.