Efektivitas Majelis Pengawas Daerah Notaris dalam Pengawasan Prinsip Kehati-hatian (Studi Kasus Putusan Nomor 68/PDT.G/2022/PN SKT)

Effectiveness of the Regional Notary Supervisory Board in Supervision the Principles of Precaution (Case Study of Decision Number 68/PDT.G/2022/PN SKT)

Abstract

Menurut ketentuan dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 yang mengubah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN), seorang Notaris adalah seorang pejabat publik yang berwenang untuk membuat akta autentik dan melaksanakan tugas-tugas lain sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini atau peraturan perundang-undangan yang relevan. Dalam menjalankan tugasnya, seorang Notaris diwajibkan untuk memastikan adanya kepastian hukum bagi masyarakat. Penjelasan lebih lanjut tentang tugas Notaris dapat ditemukan dalam Pasal 16 UUJN, yang mencakup kewajiban untuk menjalankan tugas dengan penuh kepercayaan, kejujuran, kehati-hatian, independen, tidak memihak, serta menjaga kepentingan semua pihak yang terlibat dalam tindakan hukum, yang dikenal sebagai Prinsip Kehati-hatian. Penerapan prinsip ini dalam profesi Notaris memerlukan pengawasan oleh pihak yang berwenang. Dalam Pasal 67 UUJN, diatur bahwa Majelis Pengawas Daerah (MPD) adalah pihak yang berwenang untuk mengawasi kode etik dan pekerjaan seorang Notaris. Upaya yang dilakukan MPD antara lain pengawasan preventif dengan melakukan sosialisasi mengenai regulasi berkaitan Notaris dan pengawasan kuratif dengan memberikan pembinaan dan sanksi bagi Notaris yang melanggar prinsip kehati-hatian dalam melakukan pekerjaanya.