Sejarah dan Perkembangan Konflik Gerakan Separatisme Aceh
Keywords:
Separatisme, Otonomi, PerjanjianAbstract
Gerakan Separatisme adalah salah satu masalah yang telah ada dan masih dihadapi. Salah satu gerakan separatisme terjadi di Aceh. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejarah separatisme aceh dan mengetahui kebijakan apa yang telah diterapkan pemerintah, serta menganalisis keefektifan kebijakan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif literatur review pendekatan deskriptif-analitis dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa separatisme Aceh dimulai dari perlawanan terhadap kolonialisme Belanda hingga munculnya Gerakan Aceh Merdeka (GAM) pada 1976. Konflik ini merupakan konflik berkepanjangan antara pemerintah Indonesia dengan masyarakat Aceh. memulai dan memediasi oleh pihak internasional. Pada tahun tanggal 17 Juli 2005 di Vantaa, Finlandia, kedua belah pihak berhasil mencapai kesepakatan damai setelah berunding selama 25 hari. Kesepakatan tersebut mengakhiri konflik separatisme Aceh. Pemerintah juga menerapkan beberapa kebijakan untuk mengatasi Separatisme Aceh, seperti pemberlakuan otonomi khusus, penandatanganan nota kesepakatan Helsinki, dan pembuatan Badan Reintegrasi Aceh (BPR). Salah satu kebijakan yang diterapkan adalah penandatanganan nota kesepakatan MoU Helsinki pada tahun 2005. Kebijakan ini dinilai cukup efektif untuk mengatasi permasalahan separatisme aceh meskipun masih terdapat banyak tantangan dalam implementasinya.
References
Agassy, V. (2022, Maret 25). Geotimes. Retrieved from https://geotimes.id/opini/sejarah-dari-gerakan-aceh-merdeka-gam/
Fakhrurrazi. (2011). Peran Badan Reintegrasi Damai Aceh Dalam Proses Gencatan Senjata, Demobilisasi, Dan Reintegrasi Di Aceh. Jurnal Komunitas, 3(1), 12-18.
Nugroho, K. A., Deksino, G. R., Nugroho, A. D., & Kamarani, S. (2023). Analisis Sejarah dan Kontemporer Gerakan Separatisme di Indonesia. Jurnal Kewarganegaraan, 7(1), 95-97.
Perdana, I., & Ibrahim, H. (2017). Evaluasi Badan Penguatan Perdamaian Aceh (BP2A) Dalam Penyelesaian Reintegrasi Aceh 2015. Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah, 1(1), 1-16.
Sanur , D. (2020). Implementasi Kebijakan Otonomi Khusus di Aceh. Jurnal Politica, 11(1), 65-83.
Suharyo. (2016). Otonomi Khusus Di Papua Dan Aceh Sebagai Perwujudan Implementasi Peranan Hukum Dalam Kesejahteraan Masyarakat. Jurnal RechtsVinding, 5(3), 323-337.
Wikipedia Ensiklopedia Bebas. (2024, Maret 1). Retrieved from https://id.wikipedia.org/wiki/Kesepakatan_Helsinki
Downloads
Published
Issue
Section
License
Copyright (c) 2024 Souvereignty
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.