UU TPKS: Upaya Negara Hukum Yang Membahagiakan Rakyatnya?

Abstract

Polemik Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) masih menjadi perbincangan hangat. Isu ini kemudian menuai pro dan kontra publik. Satjipto Rahardjo memberikan sebuah pandangan bahwa negara hukum sudah semestinya memberikan kebahagiaan bagi rakyatnya, dalam kulminasi ini timbul pertanyaan mengenai apakah UU TPKS benar-benar merupakan upaya bagi negara untuk mencapai kebahagiaan rakyat? Pada hal ini, terutama korban kekerasan seksual. Berlandaskan pada latar belakang demikian, maka penelitian ini bertujuan untuk mengungkap kebenaran UU TPKS dalam upaya bagi negara untuk membahagiakan rakyatnya.  Penelitian ini menggunakan metode normatif(kepustakaan) dan kualitatif dengan pendekatan statute approach dan comparative approach. Hasil dan temuan mengungkap mengenai: 1)lika-liku pejalanan pembentukan UU TPKS disertai dengan pembahasan pro dan kontra dalam keberjalanan perumusan dan pengesahan RUU TPKS menjadi UU TPKS; 2)UU TPKS sebagai upaya bagi negara untuk mencapai kebahagiaan rakyat. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa UU TPKS yang ternyata dapat menjadi upaya negara hukum untuk membahagiakan rakyatnya apabila direalisasikan dengan baik dan maksimal melalui peran serta dan kerja sama berbagai pihak (pemerintah, lembaga non pemerintah, dan masyarakat).