ANALISIS PUBLIC SERVICE OBLIGATION (PSO) SEBAGAI INSTRUMEN KEBIJAKAN ENERGI NASIONAL: STUDI KASUS PT PERTAMINA (PERSERO) TAHUN 2020-2024

Abstract

Sebagai sektor yang krusial dan strategis, energi menjadi kebutuhan dasar yang harus dipastikan ketersediaannya. Pemerintah Indonesia sebagai aktor sentral menjalankan peran penting dalam mengatur hal tersebut melalui kebijakan PSO (Public Service Obligation) yang dibebankan pada BUMN seperti PT Pertamina (Persero) sebagai aktor yang mengatur energi nasional dengan skala besar. Dengan jenis penelitian deskriptif kualitatif yang menjelaskan bentuk implementasi PSO yang telah dilakukan pemerintah melalui Pertamina, tulisan ini menggunakan data sekunder sebagai dasar analisis dan pembahasan seperti pada annual report dan dokumen resmi terkait lainnya. Analisis tulisan ini dilakukan melalui empat komponen yang disebut 4A analisis mencakup availability, accessibility, affordability, dan acceptability. Dalam tulisan ini penulis menemukan bahwa kebijakan PSO energi di bawah Pertamina ini menjadi kebijakan fiskal yang cukup strategis dalam menjaga stabilitas domestik lintas bidang. Availability memastikan Pertamina mampu menjamin ketersediaan stok energi melalui dominasi pengelolaan migas, dilanjutkan accessibility yang menekankan Pertamina sebagai pemelihara dan pengatur jaringan distribusi energi, termasuk usaha menghadapi ketimpangan geografis dan infrastruktur. Affordability menjadi instrumen yang memastikan Pertamina menjamin harga subsidi energi dan pengawasan distribusi, dan terakhir acceptability menjadi komitmen Pertamina dalam mencapai tuntutan energi terbarukan serta digitalisasi dalam meningkatkan penerimaan sosial.