Analisis Faktor Kelangkaan Minyak Goreng Sawit Terhadap Kesejahteraan Rakyat dalam Implementasi Kedaulatan Rakyat

Abstract

Melambungnya harga minyak goreng sawit di pasaran mulai terasa sejak akhir tahun 2021. Ketersediaan produk yang ditawarkan tidak dapat mencukupi tingginya permintaan. Hal tersebut mengakibatkan terjadinya fenomena sosial berupa kelangkaan minyak goreng sawit. Berdasarkan data Index Mundi, Indonesia menduduki peringkat satu dari sepuluh negara pengonsumsi minyak sawit terbesar pada tahun 2021. Di samping itu, Indonesia termasuk dalam negara pengekspor minyak nabati yang telah menyumbang sekitar 1/3 kebutuhan minyak nabati dunia. Bersumber dari fakta tersebut, pertanyaan yang timbul saat ini ialah mengapa masih bisa terjadi kelangkaan minyak goreng di Indonesia? Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui korelasi antara kedaulatan rakyat dengan kesejahteraan rakyat dan korelasi antara kesejahteraan rakyat dengan keberadaan minyak goreng. Selanjutnya, diharapkan penelitian ini dapat memberikan gambaran terkait proses pendistribusian minyak goreng di Indonesia serta bagaimana sikap pemerintah dan masyarakat dalam menyikapi kelangkaan minyak goreng yang terjadi. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan pengumpulan data melalui akses situs internet berupa buku, jurnal, dan website. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor utama pemicu kelangkaan ialah terjadinya penyimpangan dalam proses pendistribusian minyak goreng. Untuk mengatasi fenomena sosial tersebut, pemerintah telah menetapkan berbagai kebijakan. Ketersediaan stok minyak goreng sawit dalam negeri pun telah dipastikan mencukupi jumlah permintaan pasar, serta pengawasan pendistribusian minyak goreng sawit diperketat sampai pada unit pasar tradisional. Selanjutnya, Melihat tingginya tingkat konsumsi minyak goreng di Indonesia, dapat diketahui bahwa minyak goreng sawit merupakan salah satu kebutuhan pokok masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, sudah sepantasnya rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi negara mendapat jaminan kesejahteraan dari pemerintah.