Kebijakan Publik dan Politik Hukum: Membangun Demokrasi Berkelanjutan untuk Masyarakat
Abstract
Kajian ini membahas interaksi kompleks antara kebijakan publik dan politik hukum dalam upaya membangun demokrasi berkelanjutan untuk masyarakat yang adil. Kajian ini merinci peran kunci kebijakan publik dalam memperkuat atau melemahkan dasar demokrasi, dengan penekanan pada pemilihan kebijakan yang transparan, inklusif, dan memperhatikan aspirasi masyarakat. Selanjutnya, politik hukum dianalisis sebagai alat krusial dalam membentuk kerangka hukum yang mendukung demokrasi, dengan fokus pada peran institusi hukum, perlindungan hak asasi manusia, dan keadilan dalam sistem hukum. Tantangan kompleks seperti polarisasi politik, ketidaksetaraan, dan ketidakadilan sosial memunculkan pertanyaan kritis tentang sejauh mana demokrasi dapat memberikan solusi yang berkelanjutan. Kajian ini menggali aspek etika dan nilai-nilai dalam kebijakan publik dan politik hukum, menyoroti bagaimana nilai-nilai demokrasi dan keadilan tercermin dalam kebijakan dan hukum. Melibatkan analisis historis, kajian ini melacak perkembangan demokrasi, kebijakan publik, dan politik hukum dari masa lalu hingga sekarang untuk memberikan wawasan tentang evolusi dinamika ini seiring waktu. Dengan merinci interaksi antara kebijakan publik dan politik hukum, kajain ini berupaya menyediakan landasan konseptual yang kuat, menyajikan rekomendasi kebijakan konkret untuk praktisi, pembuat kebijakan, dan akademisi. Tujuan akhirnya adalah memberikan kontribusi berarti dalam upaya membangun demokrasi yang berkelanjutan dan masyarakat yang adil di tengah dinamika kompleks tuntutan zaman.
Keywords:
Kebijakan Publik, Politik Hukum, Berkelanjuatan.References
Banik, D., & Lin, K. (2019). Business and morals: Corporate strategies for sustainable development in China. Business and Politics, 21(4), 514–539.
Basuki, U., Rumawi, R., & Mustari, M. (2021). 76 Tahun Negara Hukum: Refleksi Atas Upaya Pembangunan Hukum Menuju Supremasi Hukum Di Indonesia. Supremasi: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Hukum Dan Pengajarannya, 16(2), 157-175.
Brysk, A. (2000). Democratizing Civil Society in Latin America. Journal of Democracy, 11(3), 151–165.
Ekowanti, M. R. L. (2010). Teori administrasi dan metodologi administrasi publik. Governance, JKMP (Governance, Jurnal Kebijakan & Manajemen Publik), 1(2), 161-170.
Fitriyono, J. (2023). Tantangan Kebijakan Publik Menghadapi Disruption Era di Indonesia: Sebuah Pandangan. Jurnal Administrasi Dan Kebijakan Publik, 8(1), 23-44.
Hariyanto, E. (2006). Interrelasi Pembangunan Hukum Dan Politik Menuju Tatanan Kehidupan Masyarakat Modern Dan Demokratis. AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial, 1(1), 97-111.
Hofi, M. A., & Wicaksono, T. (2023). Menjaga Eksistensi Kedaulatan Rakyat Dalam Bidang Politik, Hukum, Dan Ekonomi. Hakim, 1(3), 141-153.
Kiwang, A. S., Pandie, D. B. W., & Gana, F. (2015). Analisis Kebijakan dan Efektivitas Organisasi. JKAP (Jurnal Kebijakan Dan Administrasi Publik), 19(1), 71-82.
Lestari, T. L., Rosyadi, S., & Tobirin, T. (2022). Collaborative Governance Dalam Pelayanan Publik (Studi Gerbang Penyandang Disabilitas Sukses di Kabupaten Banyumas). JDKP Jurnal Desentralisasi Dan Kebijakan Publik, 3(1), 363-375.
Maidianti, S. (2023). Peranan Politik Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia, Sebagai Sarana Mewujudkan Tujuan Negara. Journal of Social and Economics Research, 4(2), 191–197.
Mangkurat, R. S. B., & Mirajiah, R. (2023). Politik Kontemporer: Tantangan Dan Prospek Dalam Membangun Demokrasi Yang Berkelanjutan. Journal of Government and Politics (JGOP), 3(2), 148–158.
Melati, T., & Asmorowati, S. (2023). Evaluasi Kebijakan Publik Dalam Mendorong Inklusi Sosial: Tinjauan Dari Presfektif Kebijakan Publik. Jurnal Darma Agung, 31(3), 257-267.
Nugroho, R. (2018). Membangun Kebijakan Publik Unggul Di Era Demokrasi. Academia Praja : Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan, dan Administrasi Publik, 1(02), 21-36.
Prasetyo, W. Y. (2010). Tantangan Kepemimpinan Administrator Publik: Antara Politik dan Administrasi (Manajerial). Governance, JKMP (Governance, Jurnal Kebijakan & Manajemen Publik), 1(2), 135-147.
Prasetyono, D. W. (2010). Membangun Alternatif Standar Dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. Governance, JKMP (Governance, Jurnal Kebijakan & Manajemen Publik), 1(1), 31-47.
Rahmadi, N. (2010). Pembaharuan Dalam Manajemen Pelayanan Publik Daerah: Tantangan dan Peluang Dalam Desentralisasi Pemerintahan di Indonesia. Governance, JKMP (Governance, Jurnal Kebijakan & Manajemen Publik), 1(2), 148-160.
Suryani, D., Izzati, F. F., Syafi’i, I., Adaba, P. Y., & Satriani, S. (2022). Kemunduran Demokrasi Tata Kelola Sda: Penguatan Oligarki Dan Pelemahan Partisipasi Civil Society. Jurnal Penelitian Politik, 18(2), 173-190. https://doi.org/10.14203/jpp.v18i2.1032
Triastuti, M. R. H. (2003). Rekonsiliasi Nilai Demokrasi Dan Birokrasi Dalam Proses Formulasi Kebijakan Publik. JAP, 2(2003), 125-139.
Yamin, M., Darmawan, A. B., Zayzda, N. A., & Ash-Shafikh, M. (2019). Analisis Open Government dan e-Government di Indonesia Berdasarkan Kerangka Kerja SDGs: Studi Kasus Desa Melung, Kabupaten Banyumas. Jurnal Hubungan Internasional, 7(2), 133-143.
