Tantangan Penerapan Undang-Undang Ibu Kota Negara

Abstract

Undang-Undang Ibu Kota Negara (UU IKN) yang membahas seluruh urusan pemindahan IKN ke Kalimantan Timur resmi disahkan pada tanggal 18 Januari 2022 yang mana Undang-Undang tersebut disahkan hanya dalam kurun waktu 43 hari. Disahkannya UU IKN ini menuai pro dan kontra ditengah masyarakat. Faktor yang mendorong dilakukannya pemindahan IKN seperti kepadatan perkotaan, bencana alam, dan eksploitasi air tanah yang berlebihan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang dihadapi. Pendekatan lain yang dipergunakan adalah pendekatan konseptual sebagai pendekatan untuk memahami konsep-konsep yang berkaitan dengan penormaan dalam suatu perundang-undangan apakah telah sesuai dengan ruh yang terkandung dalam konsep-konsep hukum yang mendasarinya. Jakarta kini dirasa tidak cocok lagi sebagai Ibu Kota Negara jika dilihat secara objektif. Kemacetan di Jakarta yang menempati urutan kota termacet nomor 10 di dunia tahun 2019, banjir yang melanda setiap tahunnya, kepadatan penduduk yang mencapai 16.704 jiwa/km2, penurunan tanah yang menyebabkan wilayah Jakarta berada di bawah permukaan laut. Dalam pembentukan UU IKN sebaiknya melewati beberapa tahapan proses pembentukan undang-undang yang baik yang terdiri dari 5 (lima) tahap yakni perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, dan pengundangan sesuai dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan khususnya dengan asas kesesuaian dengan jenis, hierarki, dan materi muatan yang telah diatur di dalam Pasal 5 huruf c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.