Kebijakan Publik Dan Hukum Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Abstract

Salah satu tantangan yang dihadapi penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah belum

adanya kebijakan publik yang berkualitas. Meskipun otonomi daerah memberikan kewenangan yang lebih besar kepada pemerintah daerah untuk membuat kebijakan sesuai dengan kebutuhan daerah, seringkali terdapat keterbatasan kemampuan pemerintah daerah untuk merumuskan kebijakan yang efektif dan efisien. kurangnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam proses perumusan kebijakan hukum. Berdasarkan permasalahan di atas maka dalam penelitian ini akan membahas terkait dampak dari ketidakselarasan antara kebijakan hukum pusat dan implementasi di daerah terhadap keberlangsungan pemerintahan daerah dan dan mengetahui faktor politik dan administratif mempengaruhi eksistensi kebijakan publik dan hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah serta dampaknya terhadap masyarakat. menggunakan metode penelitian deskriptif, Metode deskriptif merupakan penelitian yang digunakan untuk menggambarkan masalah yang terjadi pada masa sekarang atau yang sedang berlangsung, bertujuan untuk mendeskripsikan apa-apa yang terjadi sebagaimana mestinya pada saat penelitian dilakukan.. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa kebijakan publik dan hukum memiliki peran penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Namun, kekurangan kebijakan yang berkualitas, ketidakselarasan antara kebijakan hukum pusat dan implementasi di daerah, serta faktor politik dan administratif dapat menghambat eksistensi dan efektivitas kebijakan tersebut. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan partisipasi masyarakat yang lebih besar, koordinasi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah, peningkatan kapasitas administratif, dan pemahaman yang lebih baik tentang hukum.