ANALISIS EFEKTIVITAS PENGELOLAAN APBD DALAM MENURUNKAN TINGKAT KEMISKINAN DI PROVINSI DKI JAKARTA PADA TAHUN 2021 – 2023

Rika Adelia Sari; Rindra Monica Kusumastuti; Yasmin  Aulia Tsabita; Zahrani Farah Maisun; Yulianan  Ristantya Ningsih

doi:10.20961/evokasi.v4i1.2423

Authors

Rika Adelia Sari Demografi dan Pencatatan Sipil, Sekolah Vokasi, Universitas Sebelas Maret https://orcid.org/0009-0001-9647-6913
Rindra Monica Kusumastuti Demografi dan Pencatatan Sipil, Sekolah Vokasi, Universitas Sebelas Maret https://orcid.org/0009-0003-6411-4146
Yasmin Aulia Tsabita Demografi dan Pencatatan Sipil, Sekolah Vokasi, Universitas Sebelas Maret https://orcid.org/0009-0001-3569-1070
Zahrani Farah Maisun Demografi dan Pencatatan Sipil, Sekolah Vokasi, Universitas Sebelas Maret https://orcid.org/0009-0009-3205-6045
Yulianan Ristantya Ningsih Demografi dan Pencatatan Sipil, Sekolah Vokasi, Universitas Sebelas Maret https://orcid.org/0009-0008-3686-2928

DOI:

https://doi.org/10.20961/evokasi.v4i1.2423

Keywords:

Efektivitas, Kemiskinan, Program Resesi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Kebijakan Fiskal

Abstract

Penelitian ini menganalisis efektivitas pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta dalam menurunkan tingkat kemiskinan pada periode 2021–2023. Metode kuantitatif digunakan untuk mengevaluasi realisasi anggaran belanja serta program penanggulangan kemiskinan, termasuk program antisipasi resesi ekonomi. Data diperoleh dari laporan realisasi anggaran, dokumen APBD, dan publikasi Badan Pusat Statistik (BPS). Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat efektivitas pengelolaan APBD DKI Jakarta mencapai rata-rata 88,21%, dengan kriteria "cukup efektif". Sementara itu, efektivitas anggaran bantuan sosial mencapai 97,22%, meskipun masih terdapat ketidaktepatan sasaran. Penelitian ini juga mengidentifikasi berbagai tantangan seperti koordinasi antar instansi, validitas data penerima manfaat, dan transparansi dalam pelaksanaan program. Temuan ini menyoroti pentingnya perbaikan dalam akuntabilitas, efisiensi, dan ketepatan sasaran guna memperkuat dampak program pengentasan kemiskinan. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan fiskal yang lebih efektif dan berkelanjutan.

References

Amalia, G. S., Putri, J. A., & Zahira, A. A. (2025). Analisis Pengukuran Kinerja Efisien Dan Efektivitas Anggaran Belanja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Periode 2020-2023. Jurnal Kajian dan Penalaran Ilmu Manajemen, 3(1), 61-71.

Amanda, R., Arief, K., & Ishak, J. F. (2021). Analisis Laporan Realisasi Anggaran Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Kota Bandung. Indonesian Accounting Research Journal, 2(1), 52-62.

Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta. (2022). Laporan realisasi anggaran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tahun 2021 (Audited). Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta. (2023). Laporan realisasi anggaran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tahun 2022 (Audited). Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta. (2024). Laporan realisasi anggaran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tahun 2023 (Audited). Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta. (2022). Garis kemiskinan, jumlah, dan persentase penduduk miskin di Provinsi DKI Jakarta (tahun 2022). BPS Provinsi DKI Jakarta

Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta. (2022). Profil penerima bantuan sosial di Provinsi DKI Jakarta tahun 2021. BPS Provinsi DKI Jakarta. https://jakarta.bps.go.id

Fadilah, M. N., & Dian Anita. (2024). Analisis Efektivitas dan Efisiensi Realisasi Anggaran Belanja Pada Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bandung Tahun Anggaran 2019-2023.JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi), 10(4), 2457–2466.https://doi.org/10.35870/jemsi.v10i4.2644

Halim, A. (2007). Akuntansi sektor publik: Akuntansi keuangan daerah. Salemba Empat.

Jakarta, P. B. (2024, November 12). Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah Provinsi DKI Jakarta 2023.

Kumorotomo, Wahyudi dan Purwanto, Erwan Agus. A,E. (Ed). 2005. Anggaran Berbasis Kinerja Konsep dan Aplikasinya. MAP-UGM. Yogyakarta

Mahmudi. (2010). Analisis laporan keuangan pemerintah daerah. UPP STIM YKPN.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. (2023, Februari). Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2023. Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi DKI Jakarta.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. 2024. Peraturan Gubernur dan Peraturan Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2017 - 2024. PPID Provinsi DKI Jakarta. 9 Juni 2025. PPID DKI Jakarta.

Prasetyo, W. H., & Nugrahen, A. P. (2020). Analisis Realisasi Anggaran Belanja Dalam Rangka Mengukur Efektivitas Dan Efisiensi Penyerapan Anggaran Belanja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil (DISDUKCAPIL) Kota Magelang Periode 2015–2019. JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha, 11(1), 1-10.

Prasetyo, W. H., & Nugraheni, A. P. (2020). Analisis Realisasi Anggaran Belanja Dalam Rangka Mengukur Efektivitas Dan Efisiensi Penyerapan Anggaran Belanja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil (DISDUKCAPIL) Kota Magelang Periode 2015 – 2019. JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Universitas Pendidikan Ganesha, 11(1), 1–10.

Republik Indonesia. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-327 Tahun 1996 Tentang Kriteria Penilaian Dan Kinerja Keuangan. Jakarta

Salsabila, N., Muna, N., Pradana, V. H., & Nurcahya, W. F. (2024). Analisis Efektivitas Bantuan Sosial (Bansos) dalam mengatasi Kemiskinan di Indonesia. Journal of Macroeconomics and Social Development, 1(4), 1-13.

Saridewi, A. A. A. N., Noak, P. A., & Supriliyani, N. W. (2015). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah (Studi Kasus: Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kota Denpasar Tahun 2013). Citizen Charter, 1(2), 28611.

Sumenge, AS. (2013). Analisis efektifitas dan efisiensi pelaksanaan Anggaran Belanja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Minahasa Selatan, Jurnal EMBA, 1(3):74-81.

Susanto, H. (2014). Analisis perkembangan kinerja keuangan daerah dalam upaya mendukung pelaksanaan otonomi daerah di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Repository. Ut. Ac. Id. https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324, 4.

Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2015). Economic development (12th ed.). Pearson Education.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Keuangan Daerah.

Widodo, A. A., Riyanti, D. A., Dani, F. R., Abdillah, M. E., & Siboro, S. F. (2025). Analisis Laporan Realisasi Anggaran untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021-2023. Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen, 3(5), 319-329.