ANALISIS PENGARUH ALOKASI ANGGARAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM) DI KOTA SURAKARTA TAHUN 2020-2024

Gayuh Marvellin; Dina Asmarlina; Alifa Fiorenza Danita Putri; Atila Natalia Widiya Kencana; Yuliana Ristantya Ningsih

doi:10.20961/evokasi.v4i1.2430

Authors

Gayuh Marvellin Demografi dan Pencatatan Sipil, Sekolah Vokasi, Universitas Sebelas Maret https://orcid.org/0009-0003-4869-833X
Dina Asmarlina Demografi dan Pencatatan Sipil, Sekolah Vokasi, Universitas Sebelas Maret https://orcid.org/0009-0007-8115-9628
Alifa Fiorenza Danita Putri Demografi dan Pencatatan Sipil, Sekolah Vokasi, Universitas Sebelas Maret
Atila Natalia Widiya Kencana Demografi dan Pencatatan Sipil, Sekolah Vokasi, Universitas Sebelas Maret https://orcid.org/0009-0002-7829-948X
Yuliana Ristantya Ningsih Demografi dan Pencatatan Sipil, Sekolah Vokasi, Universitas Sebelas Maret https://orcid.org/0009-0008-3686-2928

DOI:

https://doi.org/10.20961/evokasi.v4i1.2430

Keywords:

Anggaran Pendidikan; Anggaran Kesehatan; Indeks Pembangunan Manusia, Education Budget; Health Budget; Human Development Index

Abstract

Alokasi anggaran pendidikan dan kesehatan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kota Surakarta pada periode 2020–2024. IPM merupakan indikator penting dalam mengukur kualitas pembangunan manusia, yang dipengaruhi oleh faktor pendidikan, kesehatan, dan pendapatan. Dalam konteks ini, pemerintah daerah memegang peran strategis dalam mengalokasikan anggaran secara efektif untuk sektor-sektor tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan analisis regresi linier berganda terhadap data sekunder dari BPS dan laporan APBD Kota Surakarta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun nilai R Square tinggi (0,886), baik anggaran pendidikan maupun anggaran kesehatan tidak berpengaruh signifikan secara parsial maupun simultan terhadap IPM. Ketidaksignifikanan ini diduga dipengaruhi oleh keterbatasan jumlah data tahunan, kompleksitas faktor-faktor eksternal yang memengaruhi IPM, serta efektivitas pengelolaan anggaran yang belum optimal. Temuan ini menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan manusia tidak hanya ditentukan oleh besaran alokasi anggaran, tetapi juga oleh kualitas implementasi program dan sinergi antar sektor. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi menyeluruh dan pendekatan lintas sektoral dalam penyusunan kebijakan anggaran daerah.

References

Bank Dunia. (2023). Government Effectiveness and Service Delivery in Indonesia. World Bank Report.

Bank Dunia. (2023). Laporan Efektivitas Pemerintah dan Pembangunan Manusia.

Widarjono, A. (2018). Ekonometrika: Teori dan Aplikasi untuk Ekonomi dan Bisnis (Edisi ke-4). Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

Ardiningrum, A., et al. (2021). Pengaruh Belanja Pendidikan dan Kesehatan terhadap IPM di Jawa Tengah. Jurnal Ekonomi Pembangunan.

Ariani, D., & Prasetyo, H. (2022). Pengaruh Belanja Pendidikan dan Kesehatan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia. Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik, 13(2), 115–124.

Astuti, R., et al. (2019). Peran Infrastruktur Kesehatan dalam Meningkatkan IPM. Jurnal Kesehatan Masyarakat.

Fauzan, M., Nusantara, A., Nawatmi, S., & Santosa, A. B. (2020). Indeks pembangunan manusia dan pendidikan di Jawa Tengah. Jurnal Bisnis dan Ekonomi, 27(1).

Firdaus, M., et al. (2021). Sinergi Program Intervensi Gizi dan Dampaknya terhadap IPM. Jurnal Gizi Klinik.

Maulana, S. (2023). Pengaruh Desentralisasi Fiskal dan Ketergantungan Keuangan Daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan. Jurnal Metaverse ADPERTISI, 2(2), 10–16.

Mulyono, D., & Setiawan, B. (2022). Pengaruh belanja pendidikan, kesehatan, dan tingkat kemiskinan terhadap IPM di kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah tahun 2012–2021. Jurnal Ekonomi Pembangunan, 20(3), 245–256.

Nurhayati, T., & Hadi, S. (2022). Kapasitas Institusi dan Dampak Anggaran terhadap IPM. Jurnal Administrasi Publik.

Pradana, L. A. (2024). Peran Belanja Modal dalam Memoderasi Hubungan antara Rasio Keuangan Pemerintah Daerah dan IPM (Disertasi Doktoral, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).

Prastiwi, H., & Handayani, T. (2021). Pengaruh belanja pemerintah bidang pendidikan, kesehatan, dan PDRB terhadap IPM di Provinsi Jawa Tengah. Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan, 9(2), 89–98.

Putri, R. A., & Hidayat, T. (2020). Pengaruh Belanja Pemerintah di Bidang Pendidikan dan Kesehatan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia. Jurnal Perencanaan Pembangunan: The Indonesian Journal of Development Planning, 4(1), 23–34.

Siregar, R., & Fauzi, A. (2021). Analisis Pengaruh Belanja Pemerintah di Sektor Pendidikan dan Kesehatan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia. Jurnal Ekonomi Pembangunan, 22(1), 45–56.

Sofilda, E., Hamzah, M. Z., & Nurhaida, D. (2023). Dampak Desentralisasi Fiskal terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia. Media Ekonomi, 31(1), 15–28.

Suryani, L., & Putra, I. (2020). Analisis Ketidaksignifikan Anggaran Pendidikan terhadap IPM di Bali. Jurnal Ekonomi Regional.

Tamara, Y., & Yeniwati, Y. (2020). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Bidang Bantuan Sosial dan Kesehatan, Konsumsi Rumah Tangga dan Pendidikan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia. Jurnal Kajian Ekonomi dan Pembangunan, 2(3), 57–62.

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). (2022). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024. Jakarta: Bappenas.

Badan Pusat Statistik. (2023). Indeks Pembangunan Manusia 2023. Jakarta: BPS.